Berita

ilustrasi/net

Politik

Effendi Simbolon: Ketika BBM Naik, Semua SPBU Asing Tertawa Terbahak-bahak

SABTU, 15 NOVEMBER 2014 | 16:32 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Politisi PDI Perjuangan, Effendi Simbolon, menyebut pemerintah tidak pernah bekerja keras mencari cara sebelum berpikir dan memutuskan mencabut subsidi rakyat pada bahan bakar minyak (BBM).

"Pandangan saya pribadi, seharusnya pemerintah tidak mengambil jalan pintas bahwa seolah kalau tidak menaikkan harga BBM bersubisidi itu besok kiamat, besok gelap gulita dan tsunami," ujar Effendi Simbolon dalam diskusi di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu pagi (15/11).

Dia melihat pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, yang notabene didukung partainya, sama sekali belum berpikir keras dan mencoba cara alternatif sebelum akhirnya memutuskan menaikkan harga BBM.


"Pernah tidak mengutak-atik lebih dulu, pernah tidak renegosiasi, atau menekan cost recovery, pernahkah lakukan terobosan?" gugatnya.

Menurut dia selaku politisi dari partai yang selama 10 tahun terakhir ada di luar barisan pemerintah, pemerintah tidak pernah serius membenahi sektor energi.

"Seolah bilang ke rakyat, kalau mau pakai ya beli dengan harga pasar. Kalau tidak bisa beli tidak usah pakai," ujarnya.

Dia juga yakin, kenaikan harga BBM bersubsidi adalah awal dari liberalisasi sektor hilir migas yang mengakomodir kehadiran SPBU-SPBU asing di Indonesia. Ketika harga BBM di SPBU milik Pertamina hampir sama dengan harga BBM produksi asing, otomatis konsumen akan beralih ke produk asing.

"Ketika harga (BBM) naik, semua SPBU asing akan tertawa terbahak-bahak. Sekarang mereka tidur nyenyak. Mau ada atau ngga (konsumen) yang datang, mereka asyik saja lap-lap kaca mobil. Tapi nanti kalau harga sama, mereka tahu sofat orang Indonesia suka barang asing," katanya.

Ditegaskannya, kebijakan liberalisasi tidak cocok dengan mazhab PDIP sebagai partai pengusung Jokowi-JK.

"Kalau benar Trisakti jadi pedoman, maka lebih dulu berpikir berdaulatkah kita? Baru kita lakukan relokasi-relokasi," tegasnya. [ald]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

UPDATE

Bali Disiapkan Jadi “Dubai Baru”, Duit Asing Bebas Pajak

Jumat, 08 Mei 2026 | 20:07

DPR Minta Pemerintah Cepat Terbitkan Aturan Turunan UU PPRT

Jumat, 08 Mei 2026 | 20:01

Dugaan Korupsi Dana APBD untuk Unsultra Dilaporkan ke KPK

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:57

DPR: Kode Etik Media Arus Utama Lebih Jelas Dibanding New Media

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:38

Tarumajaya Raih Paritrana Award Bukti Desa Berpihak kepada Rakyat

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:26

Polisi Sudah Periksa 39 Saksi Terkait Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:15

Ekonomi Tumbuh (Tidak) Disyukuri

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:11

Ombudsman RI Bentuk Majelis Etik untuk Tegakkan Integritas dan Profesionalisme

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:10

Sejarah Erupsi Gunung Dukono Masa ke Masa

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:06

PLN Bedah Mitigasi Risiko Pidana dalam Penerapan KUHP dan KUHAP Baru

Jumat, 08 Mei 2026 | 18:42

Selengkapnya