Berita

ilustrasi/net

Politik

Effendi Simbolon: Ketika BBM Naik, Semua SPBU Asing Tertawa Terbahak-bahak

SABTU, 15 NOVEMBER 2014 | 16:32 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Politisi PDI Perjuangan, Effendi Simbolon, menyebut pemerintah tidak pernah bekerja keras mencari cara sebelum berpikir dan memutuskan mencabut subsidi rakyat pada bahan bakar minyak (BBM).

"Pandangan saya pribadi, seharusnya pemerintah tidak mengambil jalan pintas bahwa seolah kalau tidak menaikkan harga BBM bersubisidi itu besok kiamat, besok gelap gulita dan tsunami," ujar Effendi Simbolon dalam diskusi di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu pagi (15/11).

Dia melihat pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, yang notabene didukung partainya, sama sekali belum berpikir keras dan mencoba cara alternatif sebelum akhirnya memutuskan menaikkan harga BBM.


"Pernah tidak mengutak-atik lebih dulu, pernah tidak renegosiasi, atau menekan cost recovery, pernahkah lakukan terobosan?" gugatnya.

Menurut dia selaku politisi dari partai yang selama 10 tahun terakhir ada di luar barisan pemerintah, pemerintah tidak pernah serius membenahi sektor energi.

"Seolah bilang ke rakyat, kalau mau pakai ya beli dengan harga pasar. Kalau tidak bisa beli tidak usah pakai," ujarnya.

Dia juga yakin, kenaikan harga BBM bersubsidi adalah awal dari liberalisasi sektor hilir migas yang mengakomodir kehadiran SPBU-SPBU asing di Indonesia. Ketika harga BBM di SPBU milik Pertamina hampir sama dengan harga BBM produksi asing, otomatis konsumen akan beralih ke produk asing.

"Ketika harga (BBM) naik, semua SPBU asing akan tertawa terbahak-bahak. Sekarang mereka tidur nyenyak. Mau ada atau ngga (konsumen) yang datang, mereka asyik saja lap-lap kaca mobil. Tapi nanti kalau harga sama, mereka tahu sofat orang Indonesia suka barang asing," katanya.

Ditegaskannya, kebijakan liberalisasi tidak cocok dengan mazhab PDIP sebagai partai pengusung Jokowi-JK.

"Kalau benar Trisakti jadi pedoman, maka lebih dulu berpikir berdaulatkah kita? Baru kita lakukan relokasi-relokasi," tegasnya. [ald]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Warga Gembira TransJakarta Layani Rute Kepulauan Seribu

Selasa, 11 Agustus 2026 | 06:10

UPDATE

Kejagung Periksa PNS Pemprov Banten terkait Korupsi MBG

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 06:17

Ahli dari Polri Untungkan Febri Adriansyah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 06:03

Kinerja BUMD DKI Dituntut Lebih Terukur

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:53

Bayar Rp650 Juta tapi Gagal Lolos Kedokteran Unsoed

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:41

KPK Bongkar Mahar Rp1,12 Miliar di Jalur Mandiri Unsoed

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:29

Kiai Marsudi Dinilai Mampu Membangun Kemajuan NU Tanpa Kehilangan Jati Diri

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:17

Rektor Unsoed Diduga Terima Gratifikasi Rp680 Juta Lewat Mulyono

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:46

Ahli Praperadilan Febrie Sebut TPPU Perlu Tindak Pidana Asal

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:29

Sjafrie Terima Menhan China: Perkuat Kerja Sama Militer

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:16

Mantan Dirdik Jampidsus Jasman Panjaitan Beberkan Kesaksian terkait Febrie

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:05

Selengkapnya