Berita

ilustrasi/net

Politik

Effendi Simbolon: Ketika BBM Naik, Semua SPBU Asing Tertawa Terbahak-bahak

SABTU, 15 NOVEMBER 2014 | 16:32 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Politisi PDI Perjuangan, Effendi Simbolon, menyebut pemerintah tidak pernah bekerja keras mencari cara sebelum berpikir dan memutuskan mencabut subsidi rakyat pada bahan bakar minyak (BBM).

"Pandangan saya pribadi, seharusnya pemerintah tidak mengambil jalan pintas bahwa seolah kalau tidak menaikkan harga BBM bersubisidi itu besok kiamat, besok gelap gulita dan tsunami," ujar Effendi Simbolon dalam diskusi di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu pagi (15/11).

Dia melihat pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, yang notabene didukung partainya, sama sekali belum berpikir keras dan mencoba cara alternatif sebelum akhirnya memutuskan menaikkan harga BBM.


"Pernah tidak mengutak-atik lebih dulu, pernah tidak renegosiasi, atau menekan cost recovery, pernahkah lakukan terobosan?" gugatnya.

Menurut dia selaku politisi dari partai yang selama 10 tahun terakhir ada di luar barisan pemerintah, pemerintah tidak pernah serius membenahi sektor energi.

"Seolah bilang ke rakyat, kalau mau pakai ya beli dengan harga pasar. Kalau tidak bisa beli tidak usah pakai," ujarnya.

Dia juga yakin, kenaikan harga BBM bersubsidi adalah awal dari liberalisasi sektor hilir migas yang mengakomodir kehadiran SPBU-SPBU asing di Indonesia. Ketika harga BBM di SPBU milik Pertamina hampir sama dengan harga BBM produksi asing, otomatis konsumen akan beralih ke produk asing.

"Ketika harga (BBM) naik, semua SPBU asing akan tertawa terbahak-bahak. Sekarang mereka tidur nyenyak. Mau ada atau ngga (konsumen) yang datang, mereka asyik saja lap-lap kaca mobil. Tapi nanti kalau harga sama, mereka tahu sofat orang Indonesia suka barang asing," katanya.

Ditegaskannya, kebijakan liberalisasi tidak cocok dengan mazhab PDIP sebagai partai pengusung Jokowi-JK.

"Kalau benar Trisakti jadi pedoman, maka lebih dulu berpikir berdaulatkah kita? Baru kita lakukan relokasi-relokasi," tegasnya. [ald]

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Bahlil Ungkap Defisit Minyak RI Hampir 1 Juta Barel per Hari

Selasa, 15 September 2026 | 10:24

Pemerintah Terus Perbaiki DTSEN agar Bansos Tepat Sasaran

Selasa, 15 September 2026 | 10:15

Jelang Sertijab Menteri Keuangan, Rupiah Melemah ke Rp17.674 per Dolar AS

Selasa, 15 September 2026 | 10:10

Pitra Romadoni Pilih Restoratif Justice soal Kasus ITE di Polres Bogor

Selasa, 15 September 2026 | 10:05

Bahlil Buka Suara soal Antrean BBM Subsidi di Makassar

Selasa, 15 September 2026 | 10:05

KPK Benarkan Presiden Direktur Summarecon Agung Turut Terjaring OTT

Selasa, 15 September 2026 | 10:02

IBC Mulai Produksi Baterai di Karawang, Kapasitas Awal 6,9 GWh

Selasa, 15 September 2026 | 09:57

Ruang Akademik Menuju Ekosistem Hak Asasi Manusia

Selasa, 15 September 2026 | 09:48

Turun Dua Hari Beruntun, Emas Antam Ambruk ke Rp2,5 Juta per Gram

Selasa, 15 September 2026 | 09:44

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon Usai OTT

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

Selengkapnya