Berita

effendi simbolon/net

Politik

Effendi Simbolon: PDIP Dilematis, Sulit Membiarkan Jokowi Mengambil Kebijakan Liberal

Ini Bukan Pemerintahan PDIP
SABTU, 15 NOVEMBER 2014 | 12:49 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Ditegaskan politisi PDI Perjuangan, Effendi Simbolon, keputusan Presiden Joko Widodo menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi adalah hal dilematis bagi partainya.

"Kami di PDI Perjuangan menjadi dilematis. Di satu sisi tinjauan sisi teknis, keekonomian dan realitas, kebijakan harus diambil. Tapi kalau kami lihat dari sisi ideologinya, masalah kedaulatan sumber daya alam, agak sulit bagi kami yang mazhabnya aliran Trisakti membiarkan pemerintahnya mengambil kebijakan yang nuansanya beraliran liberal," ujar Effendi dalam diskusi di Cikini, Jakarta, Sabtu (15/11).

Politisi yang lama bertugas di Komisi DPR bidang energi ini mengaku tidak heran ketika ada sebagian kalangan yang menuding jargon Trisakti ala Jokowi adalah Trisakti rasa liberal, bukan lagi sesuai paham Bung Karno.


"Ada yang katakan, oh mungkin karena itu Pak Jokowi tidak mau bikin (nama) Kabinet Trisakti tapi jadi Kabinet Kerja. Ini multi tafsir dan ini bisa kami rasakan. Tumbuh situasi dilematis bagi PDIP," terangnya.
 
"Kami tak bisa klaim bahwa ini pemerintahan PDIP. Ibarat ini kesebelasan sepakbola, tapi penyerangnya mungkin dari blok sana, aliran liberal," tambah Effendi yang belakangan ini keras mengkritik rencana kenaikan harga BBM bersubsidi.

Mantan calon gubernur Sumatera Utara ini kembali mengutarakan keprihatinannya melihat susunan kabinet Jokowi-JK yang pos-pos pentingnya diisi kaum liberal.

"Saya sudah menyinggung ini. Saya pribadi cukup prihatin karena seyogyanya pos penting ini diisi aliran konservatif nasionalis. Tapi justru saya lihat paham liberal kebijakan ekonominya," tudingnya. [ald]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

UPDATE

Komisi III DPR Sambut KUHP dan KUHAP Baru dengan Sukacita

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:12

Bea Keluar Batu Bara Langkah Korektif Agar Negara Tak Terus Tekor

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:08

Prabowo Dua Kali Absen Pembukaan Bursa, Ini Kata Purbaya

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:07

Polri Susun Format Penyidikan Sesuai KUHP dan KUHAP Baru

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:06

Koalisi Permanen Mustahil Terbentuk

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:01

Polri-Kejagung Jalankan KUHP dan KUHAP Baru Sejak Pukul 00.01 WIB

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:58

Tutup Akhir Tahun 2025 DPRD Kota Bogor Tetapkan Dua Perda

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:46

Presiden Prabowo Harus Segera Ganti Menteri yang Tak Maksimal

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:42

Bitcoin Bangkit ke Level 88.600 Dolar AS

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:41

Berjualan di Atas Lumpur

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:41

Selengkapnya