Berita

effendi simbolon/net

Politik

Effendi Simbolon: PDIP Dilematis, Sulit Membiarkan Jokowi Mengambil Kebijakan Liberal

Ini Bukan Pemerintahan PDIP
SABTU, 15 NOVEMBER 2014 | 12:49 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Ditegaskan politisi PDI Perjuangan, Effendi Simbolon, keputusan Presiden Joko Widodo menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi adalah hal dilematis bagi partainya.

"Kami di PDI Perjuangan menjadi dilematis. Di satu sisi tinjauan sisi teknis, keekonomian dan realitas, kebijakan harus diambil. Tapi kalau kami lihat dari sisi ideologinya, masalah kedaulatan sumber daya alam, agak sulit bagi kami yang mazhabnya aliran Trisakti membiarkan pemerintahnya mengambil kebijakan yang nuansanya beraliran liberal," ujar Effendi dalam diskusi di Cikini, Jakarta, Sabtu (15/11).

Politisi yang lama bertugas di Komisi DPR bidang energi ini mengaku tidak heran ketika ada sebagian kalangan yang menuding jargon Trisakti ala Jokowi adalah Trisakti rasa liberal, bukan lagi sesuai paham Bung Karno.


"Ada yang katakan, oh mungkin karena itu Pak Jokowi tidak mau bikin (nama) Kabinet Trisakti tapi jadi Kabinet Kerja. Ini multi tafsir dan ini bisa kami rasakan. Tumbuh situasi dilematis bagi PDIP," terangnya.
 
"Kami tak bisa klaim bahwa ini pemerintahan PDIP. Ibarat ini kesebelasan sepakbola, tapi penyerangnya mungkin dari blok sana, aliran liberal," tambah Effendi yang belakangan ini keras mengkritik rencana kenaikan harga BBM bersubsidi.

Mantan calon gubernur Sumatera Utara ini kembali mengutarakan keprihatinannya melihat susunan kabinet Jokowi-JK yang pos-pos pentingnya diisi kaum liberal.

"Saya sudah menyinggung ini. Saya pribadi cukup prihatin karena seyogyanya pos penting ini diisi aliran konservatif nasionalis. Tapi justru saya lihat paham liberal kebijakan ekonominya," tudingnya. [ald]

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Bahlil Ungkap Defisit Minyak RI Hampir 1 Juta Barel per Hari

Selasa, 15 September 2026 | 10:24

Pemerintah Terus Perbaiki DTSEN agar Bansos Tepat Sasaran

Selasa, 15 September 2026 | 10:15

Jelang Sertijab Menteri Keuangan, Rupiah Melemah ke Rp17.674 per Dolar AS

Selasa, 15 September 2026 | 10:10

Pitra Romadoni Pilih Restoratif Justice soal Kasus ITE di Polres Bogor

Selasa, 15 September 2026 | 10:05

Bahlil Buka Suara soal Antrean BBM Subsidi di Makassar

Selasa, 15 September 2026 | 10:05

KPK Benarkan Presiden Direktur Summarecon Agung Turut Terjaring OTT

Selasa, 15 September 2026 | 10:02

IBC Mulai Produksi Baterai di Karawang, Kapasitas Awal 6,9 GWh

Selasa, 15 September 2026 | 09:57

Ruang Akademik Menuju Ekosistem Hak Asasi Manusia

Selasa, 15 September 2026 | 09:48

Turun Dua Hari Beruntun, Emas Antam Ambruk ke Rp2,5 Juta per Gram

Selasa, 15 September 2026 | 09:44

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon Usai OTT

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

Selengkapnya