Berita

effendi simbolon/net

Politik

Effendi Simbolon: PDIP Dilematis, Sulit Membiarkan Jokowi Mengambil Kebijakan Liberal

Ini Bukan Pemerintahan PDIP
SABTU, 15 NOVEMBER 2014 | 12:49 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Ditegaskan politisi PDI Perjuangan, Effendi Simbolon, keputusan Presiden Joko Widodo menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi adalah hal dilematis bagi partainya.

"Kami di PDI Perjuangan menjadi dilematis. Di satu sisi tinjauan sisi teknis, keekonomian dan realitas, kebijakan harus diambil. Tapi kalau kami lihat dari sisi ideologinya, masalah kedaulatan sumber daya alam, agak sulit bagi kami yang mazhabnya aliran Trisakti membiarkan pemerintahnya mengambil kebijakan yang nuansanya beraliran liberal," ujar Effendi dalam diskusi di Cikini, Jakarta, Sabtu (15/11).

Politisi yang lama bertugas di Komisi DPR bidang energi ini mengaku tidak heran ketika ada sebagian kalangan yang menuding jargon Trisakti ala Jokowi adalah Trisakti rasa liberal, bukan lagi sesuai paham Bung Karno.


"Ada yang katakan, oh mungkin karena itu Pak Jokowi tidak mau bikin (nama) Kabinet Trisakti tapi jadi Kabinet Kerja. Ini multi tafsir dan ini bisa kami rasakan. Tumbuh situasi dilematis bagi PDIP," terangnya.
 
"Kami tak bisa klaim bahwa ini pemerintahan PDIP. Ibarat ini kesebelasan sepakbola, tapi penyerangnya mungkin dari blok sana, aliran liberal," tambah Effendi yang belakangan ini keras mengkritik rencana kenaikan harga BBM bersubsidi.

Mantan calon gubernur Sumatera Utara ini kembali mengutarakan keprihatinannya melihat susunan kabinet Jokowi-JK yang pos-pos pentingnya diisi kaum liberal.

"Saya sudah menyinggung ini. Saya pribadi cukup prihatin karena seyogyanya pos penting ini diisi aliran konservatif nasionalis. Tapi justru saya lihat paham liberal kebijakan ekonominya," tudingnya. [ald]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

UPDATE

Bali Disiapkan Jadi “Dubai Baru”, Duit Asing Bebas Pajak

Jumat, 08 Mei 2026 | 20:07

DPR Minta Pemerintah Cepat Terbitkan Aturan Turunan UU PPRT

Jumat, 08 Mei 2026 | 20:01

Dugaan Korupsi Dana APBD untuk Unsultra Dilaporkan ke KPK

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:57

DPR: Kode Etik Media Arus Utama Lebih Jelas Dibanding New Media

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:38

Tarumajaya Raih Paritrana Award Bukti Desa Berpihak kepada Rakyat

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:26

Polisi Sudah Periksa 39 Saksi Terkait Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:15

Ekonomi Tumbuh (Tidak) Disyukuri

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:11

Ombudsman RI Bentuk Majelis Etik untuk Tegakkan Integritas dan Profesionalisme

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:10

Sejarah Erupsi Gunung Dukono Masa ke Masa

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:06

PLN Bedah Mitigasi Risiko Pidana dalam Penerapan KUHP dan KUHAP Baru

Jumat, 08 Mei 2026 | 18:42

Selengkapnya