Berita

effendi simbolon/net

Politik

Effendi Simbolon: PDIP Dilematis, Sulit Membiarkan Jokowi Mengambil Kebijakan Liberal

Ini Bukan Pemerintahan PDIP
SABTU, 15 NOVEMBER 2014 | 12:49 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Ditegaskan politisi PDI Perjuangan, Effendi Simbolon, keputusan Presiden Joko Widodo menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi adalah hal dilematis bagi partainya.

"Kami di PDI Perjuangan menjadi dilematis. Di satu sisi tinjauan sisi teknis, keekonomian dan realitas, kebijakan harus diambil. Tapi kalau kami lihat dari sisi ideologinya, masalah kedaulatan sumber daya alam, agak sulit bagi kami yang mazhabnya aliran Trisakti membiarkan pemerintahnya mengambil kebijakan yang nuansanya beraliran liberal," ujar Effendi dalam diskusi di Cikini, Jakarta, Sabtu (15/11).

Politisi yang lama bertugas di Komisi DPR bidang energi ini mengaku tidak heran ketika ada sebagian kalangan yang menuding jargon Trisakti ala Jokowi adalah Trisakti rasa liberal, bukan lagi sesuai paham Bung Karno.


"Ada yang katakan, oh mungkin karena itu Pak Jokowi tidak mau bikin (nama) Kabinet Trisakti tapi jadi Kabinet Kerja. Ini multi tafsir dan ini bisa kami rasakan. Tumbuh situasi dilematis bagi PDIP," terangnya.
 
"Kami tak bisa klaim bahwa ini pemerintahan PDIP. Ibarat ini kesebelasan sepakbola, tapi penyerangnya mungkin dari blok sana, aliran liberal," tambah Effendi yang belakangan ini keras mengkritik rencana kenaikan harga BBM bersubsidi.

Mantan calon gubernur Sumatera Utara ini kembali mengutarakan keprihatinannya melihat susunan kabinet Jokowi-JK yang pos-pos pentingnya diisi kaum liberal.

"Saya sudah menyinggung ini. Saya pribadi cukup prihatin karena seyogyanya pos penting ini diisi aliran konservatif nasionalis. Tapi justru saya lihat paham liberal kebijakan ekonominya," tudingnya. [ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

IHSG Merah, Rupiah Tembus Rp17.130 Usai Negosiasi AS-Iran Gagal

Senin, 13 April 2026 | 10:15

Kebangkitan Saham AI Asia: Investor Global Mulai Agresif Pasca-Redanya Tensi Geopolitik

Senin, 13 April 2026 | 10:02

Kasus Tas Branded Dicuri, EcoRing Diminta Tak Lepas Tangan

Senin, 13 April 2026 | 10:02

AS Blokade Kapal yang Keluar Masuk Pelabuhan Iran Mulai Hari Ini

Senin, 13 April 2026 | 09:52

Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Terus Dikebut

Senin, 13 April 2026 | 09:43

Feel Good Network Bidik Pasar Ekonomi Digital Asia Tenggara

Senin, 13 April 2026 | 09:24

Australia Tolak Gabung Blokade AS di Selat Hormuz

Senin, 13 April 2026 | 09:21

PM Viktor Orban Tumbang setelah 16 Tahun Berkuasa

Senin, 13 April 2026 | 09:18

Tidak Ada Ajaran Kristen Benarkan Membunuh Sebagai Jalan Spiritual

Senin, 13 April 2026 | 09:16

Ubah Krisis Jadi Peluang: Strategi Indonesia Perkuat Ketahanan Ekonomi

Senin, 13 April 2026 | 09:09

Selengkapnya