KMP Tegas Menolak Opsi Kocok Ulang Pimpinan AKD

Pengkocokan ulang pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) tidak akan menjadi opsi dalam islah Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) di parlemen. Pasalnya, kubu KMP sepakat menolak opsi tersebut.

"Pada dasarnya apa yang ada sekarang sudah legitimate dan sesuai konstitusi. Jadi tidak ada kocok ulang," ujar Wakil Ketua DPR Fadli Zon saat ditemui di gedung DPR Senayan, Jakarta.

Menurutnya, kedua kubu telah sepakat untuk tidak melakukan kocok ulang. Terlebih KIH, yang diwakili juru runding Pramono Anung juga tidak memasukan opsi kocok ulang dalam kesepakatan.

Sekarang, masih lanjut Fadli, KIH tinggal menyerahkan nama-nama anggota komisi untuk kemudian membahas masalah yang ada.

"Kalau dari kami, mereka harus masukan nama-nama di semua komisi. Setelah diketok di sidang, baru kita bicara dengan proses-proses yang lain," ujar Wakil Ketua Umum Gerindra itu.

Senada dengan itu, PKS juga menolak opsi kocok ulang. Wasekjen PKS Fahri Hamzah menuturkan, opsi kocok ulang tidak sesuai dengan konstitusi.

"Semua yang ada dasar hukumnya kami setuju, yang tidak kami tidak setuju," singkat Wakil Ketua DPR, yang juga ditemui di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (13/11). [mel]