Ternyata Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah berjanji tidak mencabut subsidi bahan bakar minyak (BBM) saat masa kampanye Pilpres lalu.
Jokowi tercatat pernah sesumbar tak akan menaikkan harga BBM di depan anggota IPOI (Ikatan Persaudaraan Ojek Indonesia) pada 16 Juni 2014 di Jalan Borobudur 18, Jakarta Pusat. Hal ini diketahui dari Koordinator Forum Relawan Pemenangan Jokowi-JK, Indro Tjahyono.
Mengomentari itu, peneliti Lingkar Studi Perjuangan (LSP), Gede Sandra, mengatakan, jika Jokowi akhirnya melakukan kebijakan penghematan khas neoliberal tersebut, maka pemilihnya yang berasal dari kalangan tukang ojek akan sangat kecewa.
"Ojek adalah lahan pekerjaan, yang produktif, namun sangat rentan terhadap perubahan harga BBM. Kenaikan harga BBM berapa pun akan mengurangi pendapatan mereka sehari-hari. Pendapatan yang sudah semakin tipis tersebut harus dibebani dengan inflasi harga bahan-bahan kebutuhan pokok keluarga mereka.," terang Gede, dalam rilisnya (Kamis, 13/11).
Menurut mantan aktivis ITB ini, sejatinya para tukang ojek adalah kaum marhaen karena memiliki alat produksi kecil, yaitu sepeda motor. Dari 80-an juta sepeda motor yang beredar di Indonesia, dapat dipastikan mayoritasnya adalah milik kaum marhaen. Selain ojek, banyak pedagang kecil yang menggunakan sepeda motor sebagai sarana penunjang aktivitas perekonomian mereka.
"Jokowi jangan khianati kaum marhaen, nanti kualat. Kalau memang hendak naikkan harga, hendak menguntungkan Pertamina, tarik saja uang dari kelas menengah atas dengan jalan subsidi silang BBM seperti usul seorang ekonom kerakyatan. Paksa yang kaya bayar lebih mahal untuk BBM mereka, tapi jangan korbankan wong cilik," kata Gede Sandra.
Menurut peneliti yang mendapatkan master ekonomi dari Universitas Indonesia ini, selain subsidi silang, Jokowi bisa menaikkan pajak kendaraan bermotor di atas CC tertentu yang biasa dibeli oleh kalangan menengah ke atas. Dengan cara itu,kensenjangan yang memburuk semasa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono akan membaik, meskipun kemudian kebijakan tersebut akan dilawan habis-habisan oleh korporasi otomotif.
"Kita semua sadar bahwa segala masalah ini, subsidi BBM yang besar, kemacetan di perkotaan, dan defisit transaksi berjalan, adalah industri otomotif asing di Indonesia yang terlalu kita manjakan. Jujur, kita meragukan pemerintahan Jokowi dapat tegas terhadap kalangan korporat. Seorang menterinya saja pernah menjadi Dirut di salah satu industri otomotif asing," pungkas Gede.
[ald]
