Negara-negara anggota Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik atau APEC telah memutuskan untuk mendirikan sebuah jaringan penegakan hukum lintas batas untuk memperkuat kerjasama anti-korupsi transnasional.
Demikian disampaikan Presiden China, Xi Jinping, dalam konferensi pers di ujung pertemuan dua hari para petinggi APEC di Beijing, Selasa (11/11).
"Para pemimpin dan perwakilan APEC telah mencapai konsensus dalam memburu buronan, pengembalian aset haram mereka, dan memperluas kerjasama penegakan hukum," ujar Xi, dikutip dari Xinhua.
Wakil Sekretaris Jenderal Pusat Studi Pemerintahan Bersih Akademi Ilmu Sosial China, Gao Bo, mengatakan, para pemimpin APEC telah mengesampingkan perbedaan politik dan ideologi mereka untuk menekan korupsi.
Dalam Deklarasi Beijing untuk Memerangi Korupsi, anggota APEC berjanji untuk memberantas korupsi melalui ekstradisi pelaku korupsi dan bantuan hukum, serta mengadopsi langkah-langkah yang lebih fleksibel untuk mengembalikan hasil korupsi.
Sebelumnya, profesor dari Universitas Peking, Li Chengyan, mengatakan kawasan Asia-Pasifik cenderung menjadi target utama dari para pejabat korup yang melarikan diri ke luar negeri, khususnya ke Amerika Serikat, Kanada dan Australia, yang belum menandatangani perjanjian ekstradisi dengan China.
"Deklarasi tersebut akan mempercepat negosiasi perjanjian ekstradisi," ditambahkan Gao.
[ald]
