Berita

ilustrasi/net

Jokowi-JK Harus Siapkan Dulu Transportasi Umum Terjangkau Sebelum Naikkan Harga BBM

SENIN, 10 NOVEMBER 2014 | 11:06 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Rencana pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) hendaknya disertai dengan regulasi untuk menekan pertumbuhan produksi kendaraan bermotor.

Demikian disampaikan kata Ketua Presidium Indonesia Traffic Watch (ITW), Edison Siahaan. Selain itu, lanjut Edison, pemerintah juga harus berupaya mengatasi kemacetan dengan menyiapkan angkutan umum yang terjangkau tetapi bisa memberikan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran (Kamseltibcar).
 
"Kenaikan harga BBM harus disertai upaya mengendalikan kemacetan dan kebijakan terhadap populasi kendaraan bermotor yang terus meningkat," kata Edison Siahaan beberapa saat lalu (Senin, 10/11).


Menurutnya, salah satu penyebab meningkatnya subsidi untuk memenuhi kebutuhan BBM, adalah pemborosan akibat kegagalan pemerintah mengendalikan kemacetan dan produksi kendaraan bermotor yang saat ini bagaikan jamur di musim hujan.

Edison menilai, kenaikan harga BBM hanya akan memberikan keuntungan bagi pemerintah untuk mengatasi defisit anggaran akibat tingginya subsidi. Tetapi,  kebijakan menaikkan BBM dipastikan akan menimbulkan efek domino yaitu berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok rakyat.

Jika harga BBM naik, lanjutnya, ongkos angkutan akan langsung  naik. Pengeluaran buruh, mahasiswa, pelajar  yang naik kendaraan umum setiap hari pasti naik. Harga-harga  barang juga segera naik sebab dari sawah atau pabrik harus diangkut pakai kendaraan yang  mengkonsumsi BBM. Harga Listrik juga ikut naik sebab pembangkitnya memakai  BBM. Harga semen,pasir, batu bata , dan bahan bangunan lainnya juga pasti naik karena biaya angkutan naik.

"Konsekuensi kenaikan harga BBM akan menambah beban yang harus ditanggung oleh rakyat," tegas Edison. [ysa]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

UPDATE

KPK Tak Gentar Hadapi Praperadilan Mantan Waka PN Depok

Minggu, 03 Mei 2026 | 20:19

Ordal, pada Perspektif Rawls

Minggu, 03 Mei 2026 | 19:54

KPK Telusuri Duit Panas Cukai ke Pengusaha Rokok

Minggu, 03 Mei 2026 | 19:23

DPR Geram Ada PRT Tewas: Negara ke Mana?

Minggu, 03 Mei 2026 | 19:17

Spirit Airlines Jadi Maskapai AS Pertama yang Bangkrut akibat Perang Iran

Minggu, 03 Mei 2026 | 17:03

Renault Triber 2026, Sensasi Mobil Keluarga Rasa Eropa Harga Rp 106 Jutaan

Minggu, 03 Mei 2026 | 17:01

Trump Ragu Terima 14 Syarat Damai Baru dari Iran

Minggu, 03 Mei 2026 | 16:33

DPR Ungkap Ada Skenario Damai di Balik Kasus PRT Tewas di Jakpus

Minggu, 03 Mei 2026 | 16:09

Andi Arief Ingatkan Militer Masuk Pemerintah karena Sipilnya Koruptif

Minggu, 03 Mei 2026 | 15:59

Menlu AS Sambangi Vatikan usai Perseteruan Trump dan Paus Leo XIV

Minggu, 03 Mei 2026 | 15:26

Selengkapnya