Ini Saran Bambang Agar Jokowi Tidak Lebih Buruk dari SBY

Sangat disayangkan, baru belasan hari bekerja, Kabinet Kerja pimpinan Presiden Joko Widodo sudah melahirkan kontroversi soal pembiayaan program-program unggulannya.

"Tak terbantahkan bahwa aspek pembiayaan KIS, KIP dan KKS kini sudah menjadi kontroversi. Dan itu memprihatinkan karena memperlihatkan kabinet yang belum terkonsolidasikan dengan baik dan efektif," kata Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR, Bambang Soesatyo, kepada wartawan, Minggu (9/11).
 
Pengurus DPP Golkar ini melihat, Kabinet yang belum terkonsolidasi itu bisa dilihat dari kesimpangsiuran serta tidak adanya keseragaman penjelasan mengenai sumber pembiayaan KIP, KIS dan KKS.

"Presiden dan para menteri memberikan penjelasan yang berbeda-beda. Tidak ada keseragaman itu menambah bobot kontroversi tentang pembiayaan tiga kartu sakti. Kini, publik bertanya dan menunggu penjelasan yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan," jelasnya.
 
Kepada publik, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Wapres Jusuf Kalla dan Presiden Joko Widodo menyajikan penjelasan yang tidak seragam mengenai sumber pembiayaan KIP, KIS dan KKS.
 
Pratikno Mengatakan bahwa pencetakan tiga kartu itu dibiaya dengan dana CSR BUMN. Mensos Khofifah menuturkan, sumber pendanaan ketiga kartu itu adalah dana bantuan sosial yang masuk dalam APBN. Sedangkan Presiden Jokowi dan Wapres Kalla menegaskan, sumber pendanaan KIS, KIP dan KKS berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2014.
Partai pendukung pemerintah, PDI-P, pun coba memberi kepastian bahwa anggaran itu dari APBN 2014. Bukan APBN-P 2014.
 
"Publik pun kini bertanya, penjelasan siapa yang paling benar dan bisa dipertanggungjawabkan? Keinginan presiden bekerja cepat patut diapresiasi, tetapi realisasi setiap program idealnya dipersiapkan dengan matang," kata dia.
 
Saran dia untuk mengakhiri kesimpangsiuran itu, presiden sebaiknya menggelar rapat terbatas dengan para menteri terkait, mendudukkan persoalan secara proporsional untuk kemudian memberi penjelasan terbuka kepada masyarakat.

"Jangan sampai perjalanan panjang Kabinet Kerja ini sarat dengan kontroversi dan lebih buruk dari era SBY," ujarnya. [ald]