Berita

yapto:net

Politik

Berikut Rekomendasi Mubes Pemuda Pancasila untuk Pemerintah

MINGGU, 09 NOVEMBER 2014 | 02:15 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Musyawarah Besar Pemuda Pancasila (Mubes PP) yang berakhir tanggal 8 November 2014 di Kota Batu, Malang, Jawa Timur telah menghasilkan sejumlah rekomendasi yang akan disampaikan kepada pemerintah.
 
Rekomendasi ekternal yang meliputi bidang ekonomi, politik, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan nasional itu dibacakan langsung oleh Pimpinan Sidang Pleno, Zikrullah Ibna didampingi 2 anggotanya, Toncy Amsyamsumm, dan Abdullah Khalik.
 
Di bidang ekonomi, PP mendesak kepada lembaga eksekutif dan legislatif untuk memberikan perhatian khusus dalam rangka meningkatkan sektor ketahanan pangan, sumber daya alam, ketahanan energi dan mineral dengan mengkaji ulang secara komprehensif peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional.
 

 
"Dalam bidang ideologi politik, PP mendesak kepada lembaga eksekutif dan legislatif agar mengembalikan konstitusi negara Republik Indonesia sesuai naskah asli UUD 1945. Eksekutif dan legislatif dimintta melakukan kajian komprehensif tentang sistem pemilihan umum yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 dan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia," terang Zikrullah sebagaimana keterangan tertulis yang diterima redaksi (Sabtu, 8/11).
 
Sementara dalam bidang sosial budaya, PP mendesak kepada lembaga eksekutif dan legislatif untuk mendukung penuh seluruh kebijakan dalam seluruh kegiatan gerakan kebudayaan yang bernafaskan Pancasila di seluruh lapisan masyarakat. Untuk pertahanan dan keamanan nasional, PP mendesak kepada lembaga eksekutif dan legislatif untuk meningkatkan anggaran belanja alutsista yang lebih modern dan bertumpu pada industri dalam negeri serta meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI dan POLRI.
 
"Juga meningkatkan kemampuan intelijen dan kemampuan pertahanan pada batas wilayah NKRI," pungkas Zikrullah   
 
Sedang dalam bidang Hukum dan HAM, PP mengingatkan kepada eksekutif dan legislatif bahwa korupsi akan berujung pada keruntuhan ketahanan nasional dan menyengsarakan kehidupan masyarakat.
 
"Pelaku kejahatan korupsi harus ditindak secara khusus, tegas tanpa pandang bulu dan diperlakukan sebagai musuh negara dan masyarakat, divonis seberat-beratnya untuk menghasilkan efek jera dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat," tandasnya disambut applause ribuan peserta Mubes. [ian]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Khalid Basalamah Ngaku Hanya jadi Korban di Kasus Yaqut

Kamis, 23 April 2026 | 20:16

Laba BCA Tembus Rp14,7 Triliun

Kamis, 23 April 2026 | 20:10

Singapura Masih jadi Investor Terbesar RI, Suntik Rp79 Triliun di Awal 2026

Kamis, 23 April 2026 | 20:04

TNI-Polri Buru Anggota OPM Penembak ASN di Yahukimo

Kamis, 23 April 2026 | 19:43

Hilirisasi Sumbang Rp147,5 Triliun Investasi di Triwulan I 2026

Kamis, 23 April 2026 | 19:26

Bareskrim Gandeng FBI Buru Ribuan Pembeli Alat Phising Ilegal

Kamis, 23 April 2026 | 19:17

Jemaah Haji Terima Uang Saku 750 Riyal dari BPKH

Kamis, 23 April 2026 | 19:15

Data Rosan Ungkap Investasi RI Lepas dari Cengkeraman Jawa-Sentris

Kamis, 23 April 2026 | 19:02

PLN Pastikan Listrik Jakarta Sudah Pulih 100 Persen

Kamis, 23 April 2026 | 18:56

Idrus Marham Sindir JK: Jangan Klaim Jasa, Biarlah Sejarah Menilai

Kamis, 23 April 2026 | 18:41

Selengkapnya