Pengalihan Subsidi Rawan Korupsi, Mirip BLT-nya SBY

Masyarakat harus hati-hati dengan rencana pengalihan dana subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang "katanya" akan digunakan untuk pembangunan sarana infrastruktur.

Humas Badan Pengurus Pusat Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu, Tri Sasono, mengatakan, patut diawasi manuver kroni-kroni Joko Widodo-Jusuf Kalla mengendalikan proyek-proyek untuk mengembalikan modal Pilpres dan melakukan korupsi besar besaran .

FSP BUMN Bersatu juga menduga, pemberian kompensasi berupa Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) kepada masyarakat akibat dicabutnya subsidi BBM juga rawan dikorupsi dan hanya untuk kepentingan PDI Perjuangan di tahun 2019.

"Ingat, ini mirip seperti SBY menggelontorkan BLT (bantuan langsung tunai) tahun 2006 dan Partai Demokrat menang telak di Pileg dan Pilpres 2009," kata Tri.

Sementara kepentingan asing untuk ikut mendukung kenaikan harga BBM agar produk-produk yang dihasilkan oleh negara asing bisa terjual habis di Indonesia. Hal ini karena harga produk mereka relatif murah yang diproduksi dengan robot dan mesin berteknologi tinggi, dan sumber daya manusia yang memiliki keahlian tinggi sehingga barang-barang produksi lokal kalah bersaing.

Karena itu, pihaknya mengimbau seluruh masyarakat untuk menolak rencana kenaikan BBM dengan aksi-aksi masif di seluruh daerah Indonesia, dengan menduduki kantor-kantor pemerintahan dan kantor parpol-parpol pendukung pemerintah.

FSP juga menyerukan buruh menggelar pemogokan dan blokade jalan obyek-obyek vital untuk memaksa Joko Widodo membatalkan rencana kenaikan harga BBM, menangkap Mafia Migas di lingkarannya dan jaringan penyelundup BBM bersubsisdi dengan label pemerintah. [ald]