Berita

ilustrasi/net

Politik

FSP BUMN Bersatu: Kenaikan BBM Tingkatkan Korupsi dan Ketimpangan Sosial

SABTU, 08 NOVEMBER 2014 | 15:52 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi hingga Rp 3.000 per liter patut dicurigai sebagai jalan bagi kepentingan terselubung kroni-kroni Joko Widodo dan Jusuf Kalla serta kepentingan asing.

Humas Badan Pengurus Pusat Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu, Tri Sasono, mengatakan, kecurigaan itu diperkuat propaganda lewat media media partisan, LSM dan media asing. Menurutnya, ini mirip dengan model propaganda yang dilakukan Presiden SBY ketika akan menaikkan harga BBM.

"Dari hasil temuan browsing di internet, sejak Joko Widodo dilantik ada ribuan artikel baik dari media partisan Jokowi maupun media asing yang mendukung kenaikan harga BBM. Karena itu, kami mengimbau pada masyarakat agar jangan terpengaruh dengan propaganda menyesatkan," ujar Tri Sasono dalam rilisnya (Sabtu, 8/11).


Menurut FSP, ketika pemerintahan SBY beberapa kali mengurangi subsidi BBM, yang dihasilkan hanya mega korupsi yang menggurita di sektor pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur pendidikan, belanja alutista dan bantuan sosial. Contohnya pembelian armada Busway dan Proyek Hambalang.

Selain itu, terjadi ketimpangan pendapatan di Indonesia yang meningkat cukup pesat. Koefisien Gini, indikator standar ketimpangan pendapatan, setelah cukup stabil pada level moderat (sekitar 0.33) di akhir 1990-an, mulai meningkat dari 0.33 di tahun 2004 menjadi 0.41 di tahun 2014. Ini merupakan angka koefisien Gini tertinggi yang pernah tercatat dalam sejarah.

Indonesia sudah bisa dikategorikan sebagai negara yang relatif tinggi ketimpangan pendapatannya. Seperti di tahun 2002 misalnya, 20 persen kelompok terkaya menikmati sekitar 41 persen pendapatan nasional. Sepuluh tahun kemudian di tahun 2012, kelompok ini menikmati hampir setengah pendapatan nasional (49 persen). Sementara itu kelompok 40 persen termiskin, ketika tahun 2002 menikmati 20 persen pendapatan nasional, pada tahun 2012 hanya menikmati 16 persen pendapatan nasional

"Inilah bukti konkret kenaikan harga BBM mengakibatkan kenaikan tren ketimpangan pendapatan. Di perkotaan, ketimpangan cenderung lebih tinggi daripada di pedesaan, demikian juga di kota-kota besar," ujar Tri Sasono. [ald]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

UPDATE

Komisi III DPR Sambut KUHP dan KUHAP Baru dengan Sukacita

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:12

Bea Keluar Batu Bara Langkah Korektif Agar Negara Tak Terus Tekor

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:08

Prabowo Dua Kali Absen Pembukaan Bursa, Ini Kata Purbaya

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:07

Polri Susun Format Penyidikan Sesuai KUHP dan KUHAP Baru

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:06

Koalisi Permanen Mustahil Terbentuk

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:01

Polri-Kejagung Jalankan KUHP dan KUHAP Baru Sejak Pukul 00.01 WIB

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:58

Tutup Akhir Tahun 2025 DPRD Kota Bogor Tetapkan Dua Perda

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:46

Presiden Prabowo Harus Segera Ganti Menteri yang Tak Maksimal

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:42

Bitcoin Bangkit ke Level 88.600 Dolar AS

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:41

Berjualan di Atas Lumpur

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:41

Selengkapnya