Berita

ilustrasi/net

Politik

FSP BUMN Bersatu: Kenaikan BBM Tingkatkan Korupsi dan Ketimpangan Sosial

SABTU, 08 NOVEMBER 2014 | 15:52 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi hingga Rp 3.000 per liter patut dicurigai sebagai jalan bagi kepentingan terselubung kroni-kroni Joko Widodo dan Jusuf Kalla serta kepentingan asing.

Humas Badan Pengurus Pusat Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu, Tri Sasono, mengatakan, kecurigaan itu diperkuat propaganda lewat media media partisan, LSM dan media asing. Menurutnya, ini mirip dengan model propaganda yang dilakukan Presiden SBY ketika akan menaikkan harga BBM.

"Dari hasil temuan browsing di internet, sejak Joko Widodo dilantik ada ribuan artikel baik dari media partisan Jokowi maupun media asing yang mendukung kenaikan harga BBM. Karena itu, kami mengimbau pada masyarakat agar jangan terpengaruh dengan propaganda menyesatkan," ujar Tri Sasono dalam rilisnya (Sabtu, 8/11).


Menurut FSP, ketika pemerintahan SBY beberapa kali mengurangi subsidi BBM, yang dihasilkan hanya mega korupsi yang menggurita di sektor pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur pendidikan, belanja alutista dan bantuan sosial. Contohnya pembelian armada Busway dan Proyek Hambalang.

Selain itu, terjadi ketimpangan pendapatan di Indonesia yang meningkat cukup pesat. Koefisien Gini, indikator standar ketimpangan pendapatan, setelah cukup stabil pada level moderat (sekitar 0.33) di akhir 1990-an, mulai meningkat dari 0.33 di tahun 2004 menjadi 0.41 di tahun 2014. Ini merupakan angka koefisien Gini tertinggi yang pernah tercatat dalam sejarah.

Indonesia sudah bisa dikategorikan sebagai negara yang relatif tinggi ketimpangan pendapatannya. Seperti di tahun 2002 misalnya, 20 persen kelompok terkaya menikmati sekitar 41 persen pendapatan nasional. Sepuluh tahun kemudian di tahun 2012, kelompok ini menikmati hampir setengah pendapatan nasional (49 persen). Sementara itu kelompok 40 persen termiskin, ketika tahun 2002 menikmati 20 persen pendapatan nasional, pada tahun 2012 hanya menikmati 16 persen pendapatan nasional

"Inilah bukti konkret kenaikan harga BBM mengakibatkan kenaikan tren ketimpangan pendapatan. Di perkotaan, ketimpangan cenderung lebih tinggi daripada di pedesaan, demikian juga di kota-kota besar," ujar Tri Sasono. [ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

IHSG Merah, Rupiah Tembus Rp17.130 Usai Negosiasi AS-Iran Gagal

Senin, 13 April 2026 | 10:15

Kebangkitan Saham AI Asia: Investor Global Mulai Agresif Pasca-Redanya Tensi Geopolitik

Senin, 13 April 2026 | 10:02

Kasus Tas Branded Dicuri, EcoRing Diminta Tak Lepas Tangan

Senin, 13 April 2026 | 10:02

AS Blokade Kapal yang Keluar Masuk Pelabuhan Iran Mulai Hari Ini

Senin, 13 April 2026 | 09:52

Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Terus Dikebut

Senin, 13 April 2026 | 09:43

Feel Good Network Bidik Pasar Ekonomi Digital Asia Tenggara

Senin, 13 April 2026 | 09:24

Australia Tolak Gabung Blokade AS di Selat Hormuz

Senin, 13 April 2026 | 09:21

PM Viktor Orban Tumbang setelah 16 Tahun Berkuasa

Senin, 13 April 2026 | 09:18

Tidak Ada Ajaran Kristen Benarkan Membunuh Sebagai Jalan Spiritual

Senin, 13 April 2026 | 09:16

Ubah Krisis Jadi Peluang: Strategi Indonesia Perkuat Ketahanan Ekonomi

Senin, 13 April 2026 | 09:09

Selengkapnya