Gerindra: Penghematan Ala Jokowi-JK Sudah Pernah Diprogramkan SBY

Kebijakan Pemerintah yang melakukan penghematan keuangan negara dengan melarang aparaturnya menyelenggarakan rapat-rapat atau seminar, simposium, outbound dan kegiatan pemerintahan lain yang tidak begitu penting di hotel-hotel berbintang patut diapresiasi.

"Sebab, selama ini sering terjadi, sulit mendapatkan tempat menyelenggarakan suatu acara di hotel-hotel, karena hotel-hotel mewah tersebut sudah dipesan untuk acara rapat Kementerian atau lembaga-lembaga pemerintah. Bukan hanya di Jakarta tapi hampir di semua kota besar," kata anggota DPR RI dari Partai Gerindra, Martin Hutabarat, kepada , Sabtu pagi (8/11).

Anggota Komisi 3 DPR RI ini juga mengapresiasi langkah penghematan biaya dengan mengurangi perjalanan-perjalanan dinas ke luar negeri atau kota-kota lain dan membatasi penggunaan kelas bisnis untuk pejabat-pejabat tinggi dan direksi-direksi BUMN.

"Ini akan ditiru pejabat bawahan dan kita bisa menghemat pengeluaran negara berpuluh-puluh triliun dalam setahun dengan kebijakan ini. Kita berharap agar penghematan ini bisa konsisten dilaksanakan pemerintahan Jokowi-JK ke depan," ungkapnya.

Martin mewanti-wanti, kebijakan penghematan ini "jangan hangat-hangat tahi ayam", mulanya bersemangat tapi lesu di kemudian hari.

"Inilah yang disebut politik pencitraan. Di depan saja seolah baik, tapi sesudahnya lupa lagi," katanya.
 
Anggota Dewan Penasihat Partai Gerindra ini mengatakan, program efisensi anggaran ini sudah pernah dirancang Presiden RI sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono, di awal pemerintahannya. Ia mengeluarkan kebijakan penghematan, persis seperti yang dilakukan sekarang ini. Rakyat pun memuji waktu itu. Tapi sesudah 1-2 tahun, pemerintahan kala itu lupa akan komitmennya.

"Ini yang menyebabkan munculnya anggaran berpuluh-puluh triliun di APBN sekarang untuk biaya perjalanan dinas dan rapat-rapat di hotel mewah yang sebenarnya tidak perlu," pungkas Martin.  [ald]