Imbauan Presiden RI Joko Widodo untuk menghemat anggaran daerah benar benar dilaksanakan oleh Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie.
Rusli memerintahkan anggaran pengadaan mobil dinas bagi Gubernur dan Wakil Gubernur pada RAPBD 2015 dicoret dari daftar usulan. Perintah itu disampaikannya dalam rapat pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Kamis (6/11).
Pemprov Gorontalo sendiri menganggarkan pengadaan empat unit mobil mewah untuk gubernur dan wakil gubernur senilai Rp 5,2 miliar pada tahun 2015. Anggaran sebesar itu untuk membeli dua unit mobil Land Cruiser dan dua unit mobil sedan Camry.
Sebetulnya, pembelian mobil dinas baru sangat beralasan. Mobil dinas yang digunakan dua pimpinan daerah itu sudah ada sejak tahun 2005, yaitu di masa kepemimpinan Fadel Muhammad-Gusnar Ismail. Selain itu, faktor keselamatan menjadi pertimbangan mengingat mobilitas Rusli Habibie-Idris Rahim yang terbilang tinggi.
"Setelah saya pikir pikir, tidak usah digantilah. Kita manfaatkan saja yang sudah ada. Jadi Bu Sekda, saya putuskan tidak usah beli mobnas baru. Mobil saya ganti Inova saja. Kalau toh tidak bisa, ya sudah saya pake mobil pribadi saja. Saya punya mobil LC dua tahun lalu saya beli, kondisinya masih bagus," kata Rusli.
Rencana pengadaan mobnas mewah tersebut diperintahkannya untuk dialihkan ke program pembangunan yang lebih bermanfaat. Menurutnya, imbauan presiden untuk berhemat layak didukung karena sejalan dengan niatnya yang ingin memaksimalkan anggaran daerah untuk kepentingan rakyat.
Selain menolak pembelian mobil dinas baru, politisi Partai Golkar itu juga membatasi aparaturnya mengadakan pertemuan di hotel berbintang. Usulan anggaran rapat dan pertemuan tiap SKPD mesti ditinjau kembali pada RAPBD 2015. Gubernur memerintahkan untuk memaksimalkan gedung pertemuan milik Pemprov atau kantor pemerintahan yang sudah ada untuk rapat dan pertemuan SKPD.
Begitu pula dengan penggunaan perjalanan dinas. Ia meminta setiap SKPD menghindari penggunaan perjalanan dinas yang bersifat seremonial.
"Kalau cuma ikut acara peringatan hari ini hari itu, sebaiknya tidak usah. Masih banyak urusan kerakyatan yang harus kita urusi. Saya lebih senang kalau tiap kepala SKPD turun langsung 'blusukan' ke daerah daerah. Lihat dan evaluasi bagaimana program yang kita sudah berikan kepada masyarakat," tegasnya.
[ald]
