Berita

ilustrasi/net

Pertahanan

Menteri Susi Siap Mengebom Kapal-kapal Asing yang Langgar Aturan

JUMAT, 07 NOVEMBER 2014 | 18:15 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Persoalan patroli keamanan laut sangat memusingkan kepala Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti. Seharusnya, kalau pengamanan laut ini berjalan baik maka seluruh kerugian negara di sektor perikanan dan kelautan bisa diperkecil, bahkan dihilangkan.

Susi mengatakan, pertahanan maritim Indonesia sangat lemah. TNI Angkatan Laut (AL) memiliki sebanyak 70 unit kapal patroli. Tapi, cuma 10 unit kapal yang dapat beroperasi. Setiap hari hanya tiga unit yang dioperasikan. Kondisi sama dihadapi Polri. Dari lebih 400 unit kapal patroli, hanya separuh yang bisa beroperasi, dengan waktu operasional terbatas 10 hari dalam sebulan.

"Kepala saya deadlock (buntu). Mau tambah kapal, padahal sekarang yang jalan cuma 30 persen," ungkapnya dalam pertemuan dengan para pimpinan media massa di Ballroom Grand Hyatt Hotel, Jakarta (Jumat siang, 7/11).


Dia meminta pemerintah segera menambah dana operasional TNI dan Polri untuk membeli bahan bakar minyak (BBM) kapal patroli agar operasional pertahanan laut bisa berjalan 365 hari per tahun.

"Jangan tambah-tambah kapal tapi ternyata tidak bisa jalan. Lama-lama masuk museum semua," sesalnya.

Untuk mengatasi masalah itu, Susi mengaku punya solusi yang bisa diandalkan sementara. Salah satunya dari pertemuannya dengan beberapa Duta Besar negara asing yang selama ini beroperasi di perairan Indonesia.

"Dubes Amerika mengaku punya PR (pekerjaan banyak) dari saya. Dia akan bantu TNI AL dan kepolisian dengan patrol boat-nya. Saya yakin dengan cara bilateral persoalan ini teratasi," ujar Susi..

Menurutnya, Indonesia bisa menekan negara-negara asing dengan ancaman membawa kasus-kasus perusakan lingkungan yang dilakukan kapal-kapal mereka ke dunia internasional.

"Perusakan lingkungan itu kan termasuk tiga kejahatan besar yang tidak ditolelir dunia," tegasnya.

Susi menjelaskan, dalam pembahasan bersama para dubes negara sahabat, ia juga membahas peraturan yang diperketat dalam penangkapan ikan di Indonesia. Dia mengklaim berani mengancam para Dubes yang menemuinya itu dengan tindakan tegas terhadap kapal-kapal mereka yang melanggar aturan.

"Saya temui Dubes-Dubes, mereka akan bantu kita. Saya bilang, kalau kamu tidak taat, dibom saja. Suruh saja anak-anak nelayan ngebom itu. Dengan begitu dia akan taat. Kalau perlu saya pinjamkan Susi Air dari atas (untuk mengebom)," ucapnya sambil tertawa. [ald]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

UPDATE

Bali Disiapkan Jadi “Dubai Baru”, Duit Asing Bebas Pajak

Jumat, 08 Mei 2026 | 20:07

DPR Minta Pemerintah Cepat Terbitkan Aturan Turunan UU PPRT

Jumat, 08 Mei 2026 | 20:01

Dugaan Korupsi Dana APBD untuk Unsultra Dilaporkan ke KPK

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:57

DPR: Kode Etik Media Arus Utama Lebih Jelas Dibanding New Media

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:38

Tarumajaya Raih Paritrana Award Bukti Desa Berpihak kepada Rakyat

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:26

Polisi Sudah Periksa 39 Saksi Terkait Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:15

Ekonomi Tumbuh (Tidak) Disyukuri

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:11

Ombudsman RI Bentuk Majelis Etik untuk Tegakkan Integritas dan Profesionalisme

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:10

Sejarah Erupsi Gunung Dukono Masa ke Masa

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:06

PLN Bedah Mitigasi Risiko Pidana dalam Penerapan KUHP dan KUHAP Baru

Jumat, 08 Mei 2026 | 18:42

Selengkapnya