Susi Pudjiastuti: Kami Tidak Ada Target 100 Hari

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor perikanan saat ini hanya Rp 250 miliar per tahun. Melihat sangat minimnya penerimaan itu, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, berkomitmen akan menaikkannya 508 persen atau menjadi Rp 1,277 triliun.

Susi pun menyiapkan rencana langkah-langkah cepat untuk merealisasikan komitmen itu. Pertama, moratorium izin baru dan perpanjangan penangkapan ikan, yang telah berlaku sejak Senin 3 November 2014. Kedua, larangan transhipment (pemindahan muatan) perikanan di tengah laut.

Ketiga, penyempurnaan sistem perizinan usaha perikanan tangkap, dari 11 dokumen dari 3 kementerian menjadi ke pelayanan terpadu satu pintu. Keempat, modernisasi sistem data dan informasi perikanan. Lima, penertiban dengan penggunaan vessel monitoring system. Enam, percepatan pembentukan Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan ketujuh, pembentukan tim kelompok kerja lintas kementerian dan lembaga yang didampingi KPK, BPKP dan ICW.

"Kami tidak ada target 100 hari. Target kami hanya akan sejahterakan nelayan dan hapus kebijakan yang merugikan negara," kata Susi kala bertemu para pimpinan media massa dan wartawan di Ballroom Grand Hyatt Hotel, Jakarta (Jumat siang, 7/11).

Dia juga menegaskan akan meningkatkan transparansi data pemilik dan wilayah operasi kapal penangkap dan pengangkut ikan, data jumlah hasil tangkapan dan data ikan yang diekspor, data ikan yang masuk sebagai bahan baku dan keluar dalam bentuk olahan.

Diyakinkannya bahwa segala kebijakan akan berpihak kepada nelayan skala kecil. Pembenahan perizinan penangkapan ikan di daerah dan optimalisasi penerimaan negara bukan pajak untuk meningkatkan dana bagi hasil bagi pemerintah daerah akan dilakukan dalam waktu cepat.

Dia sendiri mengakui bahwa pekerjaan itu amat berat. Namun Susi mengaku dia mendapat dukungan luar biasa dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menurutnya sosok luar biasa. Kalau saja bukan Jokowi yang meminta menjadi menteri, dia tak akan melakukannya.

"Kalau bukan Pak Jokowi (yang menugaskan), kami tidak akan mau lakukan tugas ini," tegasnya. [ald]