Rencana kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke sejumlah negara asing menuai kritik karena meninggalkan segudang permasalahan di dalam negeri.
Tiga negara yang akan dikunjungi Jokowi adalah Republik Rakyat Tiongkok pada 10-11 November untuk menghadiri KTT APEC, Myanmar pada 12-13 November untuk menghadiri KTT ke-25 ASEAN, dan Australia pada pertengahan bulan ini untuk menghadiri KTT G-20
Menurut Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID), Jajat Nurjaman, ada beberapa hal serius yang seharusnya menjadi perhatian utama Presiden Jokowi sebelum melakukan lawatan.
Pertama, permasalahan tiga "kartu sakti" Jokowi yaitu KIP, KIS, dan KKS yang belum memiliki dasar hukum. Sebagai Presiden, Jokowi tentu paham bila ingin mengeluarkan satu kebijakan harus lebih dulu mempunyai payung hukum, seperti halnya BPJS yang dikeluarkan pada era Pemerintahan Presiden SBY.
Kedua, sumber dana yang dipakai untuk KIS, KIP, dan KKS, yang katanya menggunakan dana CSR. Faktanya, hingga hari ini belum ada penjelasan dari Jokowi maupun menterinya terkait BUMN yang mana saja yang mendanai tiga kartu sakti tersebut. Padahal, pengawasan penggunaan anggaran negara sangatlah penting untuk menghindari kebocoran anggaran yang disalahgunakan dengan dalih untuk rakyat.
Ketiga, rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) pada bulan ini. Hingga saat ini belum ada kejelasan kapan dan berapa harga besar kenaikan harga BBM. Belum juga ada penjelasan lengkap mengapa harga BBM harus naik sementara harga minyak dunia saat ini malah turun. Ketidakpastian ini menimbulkan spekulasi pasar, yang akibatnya adalah BBM sudah langka di beberapa tempat disertai melejitnya harga bahan-bahan pokok.
Keempat, manuver tokoh-tokoh Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di Parlemen yang merupakan kumpulan fraksi pendukung Jokowi-JK. Mereka terkesan haus jabatan membelah DPR dengan membuat "DPR tandingan" beserta alat kelengkapan dewan-nya. Sikap Presiden Jokowi yang seolah lepas tangan, sangat disayangkan. Seharusnya Presiden Jokowi turun tangan, yakinkan para tokoh KIH untuk legowo dan "move on" agar proses check and balance dapat berjalan baik.
"Permasalahan tersebut tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Jokowi harus sadar bahwa sepenting-pentingnya kunjungan luar negeri, tetap lebih penting keadaan di Tanah Air. Pasalnya, jika dibiarkan mengambang seperti ini, Jokowi berkunjung ke luar negeri sama saja dengan melarikan diri dari kenyataan," tegas Jajat.
[ald]
