Berita

foto:net

Politik

KAMMI: Kenaikan Harga BBM Adalah Kompromi Pemerintah dengan Asing

JUMAT, 07 NOVEMBER 2014 | 09:59 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) menengarai adanya tarik menarik beberapa pihak yang berkepentingan di balik rencana kenaikan harga BBM.

"KAMMI membaca muara dari kenaikan harga BBM adalah kompromi Jokowi atau JK dengan pengusaha migas asing yang ingin menguasai bisnis hilir seperti SPBU," kata Wasekjen PP KAMMI Arif Susanto dalam keterangannya kepada redaksi, Jumat (7/11).

Arif menambahkan, SPBU asing saat ini sudah bersiap menyerbu bisnis hilir. Dirinya khawatir mereka sudah berhasil melobi pemerintah untuk tunduk pada kepentingan asing yang ingin menguasai pasar hilir nasional dengan mencabut subsidi BBM secara membabi buta.


"Bila Jokowi dan JK komitmen pada kepentingan bangsa dan rakyat, sebaiknya pemerintah mengubah cara pandang terhadap BBM yang bukan komoditas bisnis semata. BBM harus dipandang sebagai strategi ketahanan dan menjaga kedaulatan nasional yang harus dikelola dengan sangat cermat," ujarnya.

Ketua Bidang Kajian Publik PP KAMMI Romidi Karnawan juga menambahkan, seharusnya Jokowi-JK memperbaiki tata kelola BBM dan energi nasional dengan berorientasi pada ketahanan dan kedaulatan bangsa. (Baca: Alasan Menaikkan Harga BBM Mengada-ada).

"Pemerintah harusnya memperkuat Pertamina, PGN, dan BUMN energi lainnya demi visi ketahanan dan kedaulatan bangsa. Bukan malah sebaliknya, mempersilakan sektor hulu dan hilir diliberalisasi sehingga kita tak punya kedaulatan sama sekali atas minyak, gas, dan sumber-sumber energi lainnya," ujarnya.

"Itulah mengapa KAMMI dengan tegas menolak rencana kenaikan harga BBM yang hanya akan menyengsarakan rakyat serta merusak ketahanan dan kedulatan bangsa Indonesia. Dengan ini pula, kami menyerukan kepada seluruh kader KAMMI bersama elemen bangsa lainnya untuk menolak kenaikan harga BBM demi kesatuan dan kedaulatan NKRI yang kita cintai," tambah Romi. [rus]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Investigasi Kecelakaan Jeju Air Mandek, Keluarga Korban Geram ? ?

Sabtu, 27 Desember 2025 | 17:52

Legislator Nasdem Dukung Pengembalian Dana Korupsi untuk Kesejahteraan Rakyat

Sabtu, 27 Desember 2025 | 17:43

Ledakan Masjid di Suriah Tuai Kecaman PBB

Sabtu, 27 Desember 2025 | 16:32

Presiden Partai Buruh: Tidak Mungkin Biaya Hidup Jakarta Lebih Rendah dari Karawang

Sabtu, 27 Desember 2025 | 16:13

Dunia Usaha Diharapkan Terapkan Upah Sesuai Produktivitas

Sabtu, 27 Desember 2025 | 15:26

Rehabilitasi Hutan: Strategi Mitigasi Bencana di Sumatera dan Wilayah Lain

Sabtu, 27 Desember 2025 | 15:07

Pergub dan Perda APBD DKI 2026 Disahkan, Ini Alokasinya

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:52

Gebrakan Sony-Honda: Ciptakan Mobil untuk Main PlayStation

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:24

Kebijakan Purbaya Tak Jauh Beda dengan Sri Mulyani, Reshuffle Menkeu Hanya Ganti Figur

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:07

PAN Dorong Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Administratif Sekolah

Sabtu, 27 Desember 2025 | 13:41

Selengkapnya