Jokowi-JK Harus Utamakan Pembangunan di Daerah Perbatasan

. Ada 27 kabupaten di Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara lain. Ke-27 kabupaten ini masuk di antara 183 kabupaten dengan status daerah tertinggal.

Di antara persoalan utama di daerah perbatasan tertinggal ini adalah infrastrukutur jalan yang yang minim, jembatan, air bersih, listrik serta sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum Jaringan Kemandirian Nasional (Jaman), Muhammad Huda, dalam keterangan beberapa saat lalu (Jumat, 7/11).

Terkait dengan kondisi tersebut, Huda mendesak Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla segera menangani persoalan-persoalan di atas. Jokowi-JK harus memprioritaskan daerah-daerah perbatasan yang merupakan beranda depan NKRI.

Huda mengingatkan, setiap daerah memiliki karekteristik yang berbeda. Karena itu perlu pendekatan secara khusus agar masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan juga bisa merasakan adanya pemerataan, baik secara ekonomi maupun pembangunan

"Sehingga benar-benar terciptanya keadilan atas pembangunan dan keadilan dalam pemerataan ekonomi masyarakat di daerah perbatasan," demikian Huda. [ysa]