. Sementara pihak masih ada yang kecewa dengan beberapa orang yang terindikasi korup, dan ini diperkuat dengan tanda merah dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun tetap saja dingkat menhadi menteri dalam Kabinet Kerja.
Di antara pihak yang kecewa itu adalah Koalisi Mahasiswa Pemuda Kebangsaan (Kompak). Kompak misalnya kecewa dengan pengangkatan Rini Soemarno sebagai Menteri BUMN. Bagi mereka, di balik wajahnya yang lugu, Rini adalah sosok yang rakus dan tidak berpihak kepada rakyat.
"Ini sangat membahaykan BUMN-BUMN kita. Jangan sampai Rini menjual aset negara untuk kepentingan pribadi dan golongannya. sebaiknya Rini mundur atau Jokowi mengganti dengan figur yang bersih dan berpihak kepada rakyat," kata koordinator Kompak, Haris Pertama, sambil mengatakan Rini juga akan tersandera oleh sejumlah kasus korupsi seperti dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)
Rini juga, lanjut Haris, pernah diperiksa penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan pernah diperiksa Kejaksaan Tinggi terkait kasus dugaan korupsi penjualan aset pabrik gula Rajawali Nusantara Indonesia (RNI). Oleh Panitia Kerja (Panja) Komisi I DPR, Rini juga pernah diperiksa terkait proses imbal dagang pesawat jet tempur Sukhoi.
Selain Rini, lanjut Haris, menteri lain yang juga bermasalah adalah Arif Yahya. Menurutnya, Ini adalah pengangkatan menteri paling aneh dan terkesan dipaksakan, berlatar belakang pekerjaan yang lama di dunia telekomunikasi, Arief Yahya malah diangkat menjadi Menteri Pariwisata. Tidak hanya itu, Arief Yahya juga kerap dipanggil Kejaksaan.
"Ada beberapa kasus korupsi yang diduga dilakukan oleh Arief. Kasus Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) misalnya," jelas Haris, sambil mengatakan dua menteri lain yang juga bermasalah adalah Menteri ESDM Sudirman Said dan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan.
Kamis (6/11), untuk menyampaikan kekecewaan ini, bersama puluhan aktivis Kompak, Haris meminta empat menteri ini segera mengundurkan diri. Haris juga mendesak Jokowi mencopot keempat menteri ini sebelum masalah mereka akhirnya ditangani penegak hukum.
[ysa]
