Jokowi Melanggar Kesepakatan Bila Dirut Pertamina Ditunjuk Berdasar KKN

Direktur Eksekutif Energy Watch, Ferdinan. H mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi harus dilibatkan dalam uji integritas seleksi Direktur Utama Pertamina.

"Jokowi dan JK berkomitmen dengan KPK bahwa sampai dalam penunjukan pejabat harus melalui tes integritas. Kami lihat sendiri suratnya ketika berkunjung ke KPK kemarin" kata dia dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Kamis (6/11).
‎
Ferdinan tekankan, dalam komitmen Presiden Jokowi dengan KPK juga menyebutkan bahwa tidak diperkenankan mengangkat pejabat berdasarkan hubungan kekerabatan atau kekeluargaan.

"Jadi kalau ditanya apakah harus bebas dari kooptasi keluarga Soemarno, jelas disitu tidak diperkenankan, BUMN harus bebas dari vested interest kelompok, apalagi keluarga" urai dia.

Ferdinand juga mengkritisi langkah dari Kementerian BUMN yang dinilainya telah mencoba untuk memutus rantai dengan tim penilai akhir terkait pencalonan direksi BUMN.

"Kita mencermati pergerakan dari BUMN sendiri seperti apa. Jadi kita dapat informasi bahwa Menteri BUMN Rini Soemarno mencoba memutus rantai dengan tim penilai akhir, dengan mencoba menarik Kepres BUMN untuk menetapkan dewan komisaris dan direksi BUMN itu ada di kementeriannya," terang dia.

"Ini kan aneh. Apa maunya dia? Berarti dia mau mencoba menguasai lini BUMN, semaunya dia aja," sambung Ferdinand menambahkan.[dem]