. Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, khususnya Kementerian Luar Negeri, sebaiknya membuat white paper terkait dengan kebijakan politik luar negeri sampai lima tahun mendatang. Sebab bila kebijakan politik luar negeri tidak jelas dan bahkan bila pilihan-pilihan ekonomi luar negeri itu sangat pragmatis, tentu ini bisa mengganggu stabilitas regional.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi I, Hanafi Rais. Pernyataan Hanafi ini terkait dengan pertemuan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dengan pihak China International Fund (CIF). Pertemuan ini tak bisa dilepaskan dari kunjungan dan pertemuan Retno dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi beberapa waktu lalu.
Dalam catatan Hanafi, di dunia internasional, CIF termasuk sindikasi minyak internasional, yang tidak transparan, dan tidak sepenuhnya rofesional. Hanafi juga mencatat, minyak yang dijual ke China itu berasal dari negra-negara di Afrika, terutama Angola.
"Kita menghadapi konflik secara tidak langsung berkepentingan dengan Laut Cina Selatan. Kalau kemudian kebijakan yang sudah dilakukan, dengan CIF, dengan Bank Infrastruktur Cina, maupun yang lainnya kurang bisa diukur, maka jangan-jangan ini menimbulkan reaksi dari aktor-aktor pemain di kawasan Asia ini," ungkap Hanafi dalam keterangan beberapa saat lalu (Kamis, 6/11).
Hanafi juga mengingatkan bila kerja sama Indonesia dengan CIF tetap dilakukan, maka itu bisa mengirim pesan kepada negara-negara lain yang selama ini berhubungan baik dengan Indonesia, bahwa Indonesia sudah bias kepentingan. Indonesia pun tidak bisa diharapkan lagi menjadi penyeimbang di kawasan Asia, khususnya Asia Tenggara.
Hanafi juga mengingatkan lagi, kebiaasan CIF adalah membarter kerja sama dengan kepentingan mereka. Misalnya kalau di Indonesia sudah teken soal infrastruktur, atau misalnya perkeretaapian, maka sebagai barter, maka pihak CIF ingin bekerjasama di bidang energi misalnya, atau ingin membeli gas atau minyak, atau batubara murah dan lain sebagainya.
"Kalau mau diam-diam, harusnya tidak perlu MoU. Karena ada MoU, maka harus transparan, karena menggunakan pejabat publik, menggunakan anggaran publik, maka harus disepakati DPR juga," tegas Hanafi, yang merupakan politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
DPR sendiri, lanjut Hanafi, masih menunggu jawaban apakah sebenarnya MoU itu sudah resmi atau belum. Tapi yang jelas, kerjasama Indonesia dengan negara manapun tidak masalah. Hanya saja, bila bicara politik, karena urusannya dengan negara lain, jangan sampai mengejar sesuatu, tetapi lantas mengirim pesan kepada orang lain menjadi salah.
"Jadi lebih baik, lebih cermat. Kemenlu kita minta untuk membuat
white paper, rencana strategi polugri selama 5 tahun ke depan mau apa. Dan bicara soal polugri, pasti ada kaitannya dengan kebijakan ekonomi luar negeri. Itulah yang harus jelas. Dua minggu lagi kita akan rapat dengan Kemenlu," demikian Hanafi. [ysa]
