Calon Dirut Pertamina Wajib Lolos Seleksi KPK dan PPATK

. Banyak pihak menghawatirkan masih ada mafia yang akan bermain dalam pemerintahan Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK). Terutama yang ditakuti adalah para mafia yang berkeliaran di sektor migas.

Ketua Tim Pemberantasan Mafia (TPM), Taufan Hunneman, menegaskan, Jokowi-JK harus memperhatikan bahwa pengangkatan Direktur Utama (Dirut) Pertamina harus terlebih dahulu melewati verifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi (PPATK).

Mengapa mesti begitu? Pertama, untuk memutus mata rantai mafia migas di badan usaha milik negara itu. Kedua, agar Jokowi dapat masukan yang objektif. Ketiga, yang jauh lebih penting, adalah menempatkan orang yang dapat menjalankan visi Nawacita (sembilan program prioritas) terkait kedaulatan energi.

Taufan dalam pesan singkatnya kepada wartawan, Rabu (5/11), juga mengatakan, nama-nama calon dari internal yang muncul antara lain adalah Hanung Budya yang pernah menjabat sebagai Direktur Petral yang identik dengan mafia minyak. Lalu ada Hari Karyuliarto yang pernah menjabat Dirut Pertagas yang masih bermasalah terkait pengaturan proyek pipa di lingkungan Pertagas seperti Arun Belawan Semarang Gresik serta masalah pemasangan turbin kompresor.

Taufan mengingatkan agar Jokowi-JK hati-hati dalam memilih calon Dirut yang selama ini jadi bagian dari birokrasi Pertamina yang harus direvolusi mentalnya.

Taufan menambahkan KPK dan PPATK harus mampu memberikan tanda merah dan kuning jika nama-nama tersebut terindikasi kasus korupsi.

"Itulah sebabnya nama-nama yang muncul perlu dicek-ricek oleh pihak KPK dan PPATK. Dan KPK harus memberikan garis stabilo merah maupun kuning atas calon yang ada jika ternyata bermasalah secara hukum dan ada kecurigaan karena rekening yang besar, " pungkasnya. [rus]