Rencana Jokowi Bertentangan dengan Platform PDIP

. Rencana pemerintah Jokowi-JK yang akan menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bertentangan dengan platform yang sudah dibangun partai pendukungnya, PDIP, selama 10 tahun terakhir.

Begitu kata Anggota Fraksi PDIP Effendi Simbolon saat ditemui di Gedung DPR RI Jakarta (Rabu, 5/11).

"Kami (PDIP) 10 tahun berada di posisi berseberangan dengan SBY yang tidak pernah melakukan proses penanganan pengelolaan energi dengan serius," kata Effendi.

Pengelolaan energi yang dimaksud Effendi adalah proses diversifikasi, konfersi, pembangunan kilan, pemotongan tata niaga baik impor maupun ekspor, hingga pembubaran Petral.

"Pembiakan mafia tetap dibiarkan. Orang-orang yang melakukan kartel di bidang migas tetap dibiarkan," lanjut Ketua DPP PDIP itu.

Menurutnya, jika kondisi sektor migas saat ini masih seperti era pemerintahan SBY maka pemerintah harus membenahi terlebih dahulu.

"Solusi tidak boleh hanya memindahkan beban yang tadi disubsidi oleh negara sebesar x rupiah kemudian dibebankan langsung ke 90 hingga 100 juta pengguna BBM bersubsidi," tandasnya. [rus]