. Posisi Direktur Utama PT Pertamina harus segera di tetapkan oleh Menteri BUMN Rini Soemarno. Hal ini penting karena Plt Dirut Pertamina yang saat ini tidak dapat mengambil keputusan corporasi yang strategis.
"Jika terlalu lama tidak ditetapkan maka akan banyak aksi-aksi korporasi Pertamina yang menguntungkan tidak dapat berjalan," kata Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, FX. Arief Poyuono dalam keterangannya, Rabu (5/11).
Menurutnya, penetapan dirut Pertamina sangat penting karena program transformasi di Pertamina sejak tahun 2007 harus dilanjutkan karena sejak di pimpin Karen Agustiawan program tersebut tidak berjalan. Seperti pembangunan refinenery untuk mendukung ketahanan enerji .
Apalagi menurut Plt Dirut Pertamina M. Husen bahwa selama ini banyak kampanye yang membodohi dan menipu rakyat dan negara dengan pendapat dan penelitian yang dipalsukan oleh penguasa terdahulu, dan pengamat tentang cadangan minyak Indonesia yang hanya tinggal 11 tahun lagi.
"Menurut Plt Pertamina cadangan kita masih banyak sekali," ujar Arief.
Karena itu, penetapan direksi Pertamina untuk posisi direktur utama harus segera ditetapkan oleh menteri BUMN agar Pertamina bisa cepat bekerja untuk menaikkan produksi minyak nasional .
Untuk memilih dan menetapkan direksi Pertamina yang baru, pihaknya meminta agar menteri BUMN meminta masukan juga dari Serikat Pekerja Pertamina terkait personel yang akan menempati direksi Pertamina. Hal ini penting agar terjadi sinergi antara pekerja dan direksi untuk menuntaskan program transformasi di Pertamina yang gagal dilakukan Karen Agustiawan.
Arief mengungkapkan, ada baiknya direksi Pertamina diambil dari internal dan bukan droping dari luar apalagi titipan parpol. Terbukti selama Pertamina dipimpin orang luar syarat dengan kepentingan politik penguasa untuk memperkaya para mafia migas, yang akhirnya Pertamina gagal melakukan transformasi .
"Efek negatif jika direksi dari luar Pertamina mereka tidak punya loyalitas dan hanya ngeruk aset Pertamina saja dengan menjual BBM bersubsidi ke sektor industri yang merugikan negara ratusan miliar jumlahnya, karena mereka tidak merasa membangun Pertamina," imbuhnya.
Terakhir Arief berharap, dirut dan jajaran direksi Pertamina yang baru nanti bisa menciptakan swadaya energi dan menjadikan Pertamina sebagai perusahaan kelas dunia yang profesional dan bersih dari mafia migas, serta dapat melakukan audit terhadap Petral.
"Diharapkan juga pemerintahan Jokowi bisa memberikan privelege pada Pertamina dalam mengelolah cadangan Migas di Indonesia," tandasnya.
[rus]
