. Argumentasi pemerintahan Joko Widodo dalam hal menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) sama saja dengan argumentasi yang pernah disampaikan pemerintahan SBY. Sebagaiman SBY, pemerintahan Jokowi juga beralasan subsidi BBM terlalu membebani APBN dan akan mengalihkan alokasi subsidi BBM ke sektor lain seperti pembangunan, pendidikan, kesehatan dan lain-lain.
"Kami menilai alasan tersebut tidak berdasar dan hanya modus untuk menaikkan harga BBM," kata Ketua Ketua Presidium Gerakan Mahasiswa Nasionalias Indonesia (GMNI), Twedy Noviady Ginting, kepada RMOL beberapa saat lalu (Rabu, 5/11).
Sekedar modus ini, jelas Twedy, terlihat misalnya dari argumentasi bahwa subsisdi BBM 2013 dialihkan untuk rakyat miskin berupa beras miskin (Raskin), bantuan siswa miskin (BSM), program keluarga harapa (PKH) dan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM). Besarnya subsidi yang diusulkan Pemerintah ke DPR dalam RAPBNP 2013 mencapai Rp 66,8 triliun, dengan rincian anggaran Raskin sebesar Rp 21,9 triliun, PKH Rp 3,6 triliun, BSM Rp12 triliun, BLSM Rp11,6 triliun, dan infrastruktur dasar Rp17,7 triliun.
Sementara itu, pinjaman luar negeri program MP3EI, yakni program ketahanan ekonomi, investasi dan bantuan sosial di Indonesia sebesar 2 miliar dolar AS dengan kurs Rp 9170 per doalr AS, sehingga jumlahnya sekitar RP 18,340 triliun. Sedangkan pada APBN 2014 subsidi BBM yang ditanggung mencapai Rp 291,1 triliun, infrastruktur Rp 206 triliun, dan pendidikan Rp131 triliun.
Berdasarkan data dari United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Unesco), jumlah anak Indonesia yang putus sekolah pada tahun 2010 mencapai 160.000 anak, dan meningkat pada tahun 2011 yang mencapai 260.000 anak. Dan angka tersebut semakin meningkat di tahun 2013 yang mencapai angka 1,3 juta anak terancam putus sekolah. Beberapa faktor yang mempengaruhi tingginya jumlah anak putus sekolah adalah faktor ekonomi keluarga, mahalnya biaya pendidikan dan lokasi sekolah yang sulit terjangkau.
"Dari gambaran tersebut menunjukkan dana dari pengalihan subsidi BBM tidak jelas," tegas Twedy.
Selanjutnya, Gini Ratio tahun 2012 sebesar 0,41 dan pada tahun 2013 sebesar 0,413. Angka tersebut menunjukkan status quo yang artinya upaya pemerintah untuk mengatasi tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh gagal. Lalu kemana dana PKH dan BLSM mengalir. Gambaran ini juga menunjukkan bahwa dana dari pengalihan subsidi BBM kembali tidak jelas.
"Untuk itu, kami mengingatkan Pemerintahan Jokowi untuk hati-hati mengambil keputusan soal harga BBM. Pemerintahan Jokowi harus jujur kepada masyarakat. Jangan sampai karena masyarakat kekurangan informasi tentang segala hal yang terkait dengan harga BBM, Pemerintah melakukan segala modus untuk menaikkan harga BBM," demikian Twedy.
[ysa]
