Berita

Hukum

Kasus JIS Bukti Polisi Ceroboh dan Tidak Independen

Presiden Jokowi Harus Turun Tangan
SELASA, 04 NOVEMBER 2014 | 20:23 WIB | LAPORAN:

. Penanganan kasus dugaan kekerasan seksual di sekolah Jakarta International School (JIS) menjadi salah satu bukti tindakan polisi yang ceroboh, tidak independen dan memaksakan sebuah kasus dari bukti-bukti yang sangat lemah.

"Kasus JIS kembali mempertontonkan kepada kita bagaimana sebuah rekayasa terjadi. Kematian seorang pekerja kebersihan JIS dengan muka lebam menjadi bukti bahwa tindak kekerasan oleh polisi itu nyata terjadi," kata Koordinator KontraS Haris Ashar dalam media Briefing bertema Tantangan Kinerja Polisi di Pemerintahan Jokowi yang digelar KontraS di Warung Tjikini hari ini (Selasa, 4/11).

kasus JIS, masih kata dia, satu dari 3 kasus yang sangat lekat dengan faktor kekerasan dan rekayasa. Dua kasus lainnya adalah kasus Brigadir Susanto, polisi yang diduga menembak atasannya di Polda Metro pada Maret 2014 dan kasus penahanan Muhammad Arsyad dengan dugaan konten pornografi kepada presiden.


Dari hasil monitoring dan investigasi yang dilakukan KontraS, banyak fakta-fakta persidangan yang bertolak belakang dengan BAP yang disusun oleh polisi. Misalnya hasil visum rumah sakit dan keterangan sejumlah saksi yang dihadirkan penuntut umum semakin melemahkan cerita polisi. Terdakwa juga mengaku bahwa mereka terpaksa mengakui perbuatan versi BAP karena tidak kuat menahan siksaan oleh polisi. Syahrial misalnya, dia mengaku mengalami tindakan brutal dan kekerasan dari polisi mulai jam 9 malam sampai jam 3 pagi seusai ditahan pada bulan April lalu. Dia akhirnya menyerah karena tak tahan menanggung sakit.

"Karena polisi berada dibawah koordinasi langsung Presiden, bapak Jokowi seharusnya juga mencermati kasus ini. Dengan kondisi polisi saat ini masyarakat semakin takut berhubungan dengan polisi, karena polisinya sendiri menunjukkan ketidaktaatnya pada hukum. Kasus JIS adalah salah satu bukti tindakan polisi yang tidak profesional dan memaksakan sebuah kasus dari fakta yang lemah," jelas Haris

JIS, dilanjutkan Hariis, dijadikan sebagai panggung dan penghakiman institusi dengan membentuk sentimen asing. Padahal dari kasus ini yang menjadi korban adalah para pekerja kebersihan yang secara ekonomi tidak mampu dengan akses politik dan informasi yang lemah.

"Masyarakat kecil seperti pekerja kebersihan JIS ini selalu menjadi korban dan tidak bisa melawan. Lain halnya dengan kasus anaknya Hatta Rajasa yang menabrak beberapa orang sampai meninggal. Anaknya Hatta  tetap bisa bebas dan mendapat perlakuan berbeda karena punya akses politik dan uang," terangnya.

Perwakilan orangtua murid JIS Ayu Rahmat menuturkan, sejak awal kasus ini sangat janggal dan tidak masuk akal. Kata dia, cerita yang dimunculkan dalam BAP pekerja kebersihan itu mustahil terjadi. "Bagaimana mungkin seorang anak berusia 6 tahun mengalami sodomi lebih dari 13 kalo oleh 4 orang kondisi lubang pelepasnya masih normal. Itu bukti visum dari RSCM dan SOS Medika yang sudah disampaikan ke majelis hakim," jelas Ayu di tempat yang sama.

Dia menjelaskan, di TK JIS banyak orangtua siswa yang terlibat dan memonitor kegiatan anak-anaknya. Karena itu menjadi sangat aneh kita ibu Pipit yang tidak pernah datang ke sekolah tiba-tiba melaporkan kasus ini. "Kami bingung dengan semua cerita ini. Apalagi ada gugatan yang nilainya bisa digunakan untuk membeli seluruh tanah yang ditempati JIS. Ada apa ini semua," katanya.

Ayu juga meminta presiden Jokowi dan ibu Iriana  untuk ikut memonitor kasus ini. Pasalnya kasus ini menjadi pertaruhan hidup mati bagi keluarga para terdakwa. Para pekerja kebersihan ini merupakan tulang punggung keluarga dan sumber nafkah bagi keluarganya. "Bayangkan jika kita dihukum oleh suatu perbuatan yang tidak pernah kita lakukan dan harus menanggungnya seumur hidup. Mereka punya anak, istri, orang tua dan anak asuh. Saya yakin dengan mengungkap kebenaran dalam kasus ini kita dapat menyelamatkan masa depan banyak keluarga dan orang-orang kecil yang mampu dan tidak bersalah ini," tandasnya. [sam]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

Makin Botak, Pertanda Hidup Jokowi Tidak Tenang

Selasa, 16 Desember 2025 | 03:15

UPDATE

Bawaslu Usul Hapus Kampanye di Media Elektronik

Minggu, 21 Desember 2025 | 11:26

Huntap Warga Korban Bencana Sumatera Mulai Dibangun Hari Ini

Minggu, 21 Desember 2025 | 11:25

OTT Jaksa Jadi Prestasi Sekaligus Ujian bagi KPK

Minggu, 21 Desember 2025 | 11:11

Trauma Healing Kunci Pemulihan Mental Korban Bencana di Sumatera

Minggu, 21 Desember 2025 | 10:42

Lula dan Milei Saling Serang soal Venezuela di KTT Mercosur

Minggu, 21 Desember 2025 | 10:35

Langkah Muhammadiyah Salurkan Bantuan Kemanusiaan Luar Negeri Layak Ditiru

Minggu, 21 Desember 2025 | 10:24

Jadi Tersangka KPK, Harta Bupati Bekasi Naik Rp68 Miliar selama 6 Tahun

Minggu, 21 Desember 2025 | 09:56

Netanyahu-Trump Diisukan Bahas Rencana Serangan Baru ke Fasilitas Rudal Balistik Iran

Minggu, 21 Desember 2025 | 09:32

Status Bencana dan Kritik yang Kehilangan Arah

Minggu, 21 Desember 2025 | 08:55

Cak Imin Serukan Istiqomah Ala Mbah Bisri di Tengah Kisruh PBNU

Minggu, 21 Desember 2025 | 08:28

Selengkapnya