Berita

meutya hafid/net

Politik

Meutya Hafid Beberkan Tugas Berat Menlu Perempuan Pertama Indonesia

SELASA, 04 NOVEMBER 2014 | 14:52 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Golkar, Meutya Hafid, mengapresiasi penunjukan Retno Lestari Priansari Marsudi sebagai Menteri Luar Negeri RI Periode 2014-2019.

"Untuk pertama kalinya menteri luar negeri Indonesia seorang perempuan. Tentunya Menlu baru harus siap mengemban berbagai tugas yang belum selesai di masa Menlu sebelumnya," sebut Meutya usai Sidang Paripurna DPR RI yang mengagendakan Pemilihan Mitra Kerja DPR di gedung DPR RI, Jakarta (Selasa, 4/11).

Menurut mantan wartawati yang pernah disandera di Irak itu, berbagai tugas yang belum selesai yaitu perlindungan Warga Negara Indonesia khususnya Tenaga Kerja Indonesia (TKI), menjaga kedaulatan termasuk martabat dan wibawa Indonesia terhadap negara luar, dan persiapan ASEAN Community 2015.


"Kemenlu harus menjadikan kedutaan besar sebagai tempat berlindung bagi warga negara Indonesia khususnya TKI. Dalam beberapa kasus, Kedutaan Besar tidak menjadi tempat yang nyaman bagi TKI untuk berlindung," ujar Meutya.

Meutya juga mencermati masalah kedaulatan negara yang terkait martabat dan wibawa Indonesia terhadap negara luar, khususnya negara tetangga. Meutya mencontohkan sikap Indonesia terhadap Malaysia dan Australia.

"Masalah perbatasan dengan Malaysia menjadi poin yang belum selesai pada masa Menlu Marty Natalegawa. Perundingan-perundingan dengan Malaysia belum menemukan kata sepakat. Bahkan pada bulan Mei lalu, Malaysia berani membangun mercusuar di Tanjung Datu di Sambas, Kalimantan Barat atau di berada di landas kontinen Indonesia. Kementerian Luar Negeri harus bersikap tegas terhadap Malaysia dan segera selesaikan masalah titik koordinat perbatasan,” tegasnya.

Selain itu, Meutya yang pada periode ini terpilih sebagai Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menekankan, harus ada ketegasan terhadap hubungan dengan Australia, setelah setahun yang lalu negara itu terbukti melakukan penyadapan dan adanya kebijakan terhadap para pencari suaka (asylum seeker).

"Indonesia tidak boleh menerima jika perairan Indonesia dimasuki kapal-kapal Angkatan Laut Australia dengan alasan mengusir perahu para pencari suaka," tegasnya.

Sedangkan isu regional yang saat ini sedang menghangat yaitu ASEAN Community yang akan dimulai akhir tahun 2014. ASEAN Community dapat menciptakan iklim yang mendukung masuknya Foreign Direct Investment (FDI) yang dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi melalui perkembangan teknologi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan sumber daya manusia (human capital) dan akses yang lebih mudah kepada pasar dunia.

"Meskipun begitu, kondisi tersebut dapat memunculkan exploitation risk. Tantangan lain yaitu risiko ketenagakerjaan bagi Indonesia," tambahnya. [ald]

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Cerita Zulhas, Numpang Helikopter TNI ke Bogor

Kamis, 17 September 2026 | 21:47

Hari Transportasi Nasional, Momentum Wujudkan Kedaulatan Energi Bersama Program B50

Kamis, 17 September 2026 | 21:17

Ulasan Buku: Sumbangan Filsafat dari Indonesia untuk Dunia yang Kehilangan Makna

Kamis, 17 September 2026 | 21:15

KPK Amankan Dokumen dan Bukti Elektronik dari Penggeledahan di Kementerian ATR/BPN

Kamis, 17 September 2026 | 20:53

Bahlil Pastikan BUK Pengganti SKK Migas Langsung di Bawah Presiden

Kamis, 17 September 2026 | 20:41

Haji Isam Borong 10 Miliar Saham Bayan Resources

Kamis, 17 September 2026 | 20:21

Prabowo Pimpin Sidang Dewan Energi Nasional, Dorong Persiapan Produksi E50

Kamis, 17 September 2026 | 20:04

Ekoteologi PTKIN Raih Penghargaan UI GreenMetric 2026

Kamis, 17 September 2026 | 19:44

Ratusan Karyawan PT HD Arjuna Tuntut Kembali Bekerja

Kamis, 17 September 2026 | 19:44

Bahlil Akui Kasus Korupsi Fahd A Rafiq Musibah bagi Golkar

Kamis, 17 September 2026 | 19:38

Selengkapnya