Berita

meutya hafid/net

Politik

Meutya Hafid Beberkan Tugas Berat Menlu Perempuan Pertama Indonesia

SELASA, 04 NOVEMBER 2014 | 14:52 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Golkar, Meutya Hafid, mengapresiasi penunjukan Retno Lestari Priansari Marsudi sebagai Menteri Luar Negeri RI Periode 2014-2019.

"Untuk pertama kalinya menteri luar negeri Indonesia seorang perempuan. Tentunya Menlu baru harus siap mengemban berbagai tugas yang belum selesai di masa Menlu sebelumnya," sebut Meutya usai Sidang Paripurna DPR RI yang mengagendakan Pemilihan Mitra Kerja DPR di gedung DPR RI, Jakarta (Selasa, 4/11).

Menurut mantan wartawati yang pernah disandera di Irak itu, berbagai tugas yang belum selesai yaitu perlindungan Warga Negara Indonesia khususnya Tenaga Kerja Indonesia (TKI), menjaga kedaulatan termasuk martabat dan wibawa Indonesia terhadap negara luar, dan persiapan ASEAN Community 2015.


"Kemenlu harus menjadikan kedutaan besar sebagai tempat berlindung bagi warga negara Indonesia khususnya TKI. Dalam beberapa kasus, Kedutaan Besar tidak menjadi tempat yang nyaman bagi TKI untuk berlindung," ujar Meutya.

Meutya juga mencermati masalah kedaulatan negara yang terkait martabat dan wibawa Indonesia terhadap negara luar, khususnya negara tetangga. Meutya mencontohkan sikap Indonesia terhadap Malaysia dan Australia.

"Masalah perbatasan dengan Malaysia menjadi poin yang belum selesai pada masa Menlu Marty Natalegawa. Perundingan-perundingan dengan Malaysia belum menemukan kata sepakat. Bahkan pada bulan Mei lalu, Malaysia berani membangun mercusuar di Tanjung Datu di Sambas, Kalimantan Barat atau di berada di landas kontinen Indonesia. Kementerian Luar Negeri harus bersikap tegas terhadap Malaysia dan segera selesaikan masalah titik koordinat perbatasan,” tegasnya.

Selain itu, Meutya yang pada periode ini terpilih sebagai Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menekankan, harus ada ketegasan terhadap hubungan dengan Australia, setelah setahun yang lalu negara itu terbukti melakukan penyadapan dan adanya kebijakan terhadap para pencari suaka (asylum seeker).

"Indonesia tidak boleh menerima jika perairan Indonesia dimasuki kapal-kapal Angkatan Laut Australia dengan alasan mengusir perahu para pencari suaka," tegasnya.

Sedangkan isu regional yang saat ini sedang menghangat yaitu ASEAN Community yang akan dimulai akhir tahun 2014. ASEAN Community dapat menciptakan iklim yang mendukung masuknya Foreign Direct Investment (FDI) yang dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi melalui perkembangan teknologi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan sumber daya manusia (human capital) dan akses yang lebih mudah kepada pasar dunia.

"Meskipun begitu, kondisi tersebut dapat memunculkan exploitation risk. Tantangan lain yaitu risiko ketenagakerjaan bagi Indonesia," tambahnya. [ald]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

UPDATE

Bali Disiapkan Jadi “Dubai Baru”, Duit Asing Bebas Pajak

Jumat, 08 Mei 2026 | 20:07

DPR Minta Pemerintah Cepat Terbitkan Aturan Turunan UU PPRT

Jumat, 08 Mei 2026 | 20:01

Dugaan Korupsi Dana APBD untuk Unsultra Dilaporkan ke KPK

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:57

DPR: Kode Etik Media Arus Utama Lebih Jelas Dibanding New Media

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:38

Tarumajaya Raih Paritrana Award Bukti Desa Berpihak kepada Rakyat

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:26

Polisi Sudah Periksa 39 Saksi Terkait Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:15

Ekonomi Tumbuh (Tidak) Disyukuri

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:11

Ombudsman RI Bentuk Majelis Etik untuk Tegakkan Integritas dan Profesionalisme

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:10

Sejarah Erupsi Gunung Dukono Masa ke Masa

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:06

PLN Bedah Mitigasi Risiko Pidana dalam Penerapan KUHP dan KUHAP Baru

Jumat, 08 Mei 2026 | 18:42

Selengkapnya