. Salah satu hal yang dibanggakan saat Joko Widodo menjadi Gubernur DKI Jakarta adalah peningkatan APBD. Pada 2013, APBD DKI sekitar Rp 41,3 triliun. Namun baru setahun Jokowi menjadi Gubernur, APBD di 2014 naik menjadi Rp 72 triliun.
Kini kebanggaan yang sempat menjadi tema kampanye pemilihan presiden itu mulai dipertanyakan. Salah seorang yang mempertanyakan hal itu adalah mantan Staf Khusus Presiden SBY, Andi Arief.
Beberapa saat lalu (Selasa, 4/11), Andi mengungkap tanda tanya itu berdasarkan Pandapatan Asli Daerah (PAD) dan APBD yang sudah menyebar dimana-mana, termasuk di sosial media.
APBD naik menjadi Rp 72 triliun pada 2014 berasal dari dana perimbangan, pendapatan hibah, dana penyesuaian dan otonomi khusus, serta Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (Silpa). Untuk PAD 2014 ditargetkan mencapai Rp 64,7 triliun.
Namun ternyata, realisasi PAD tidak tercapai sesuai target. PAD yang berasal dari sektor pajak diperkirakan tidak akan tercapai pada tahun 2014 ini. Hal ini dikarenakan pada bulan September atau triwulan ketiga pendapatan dari sektor pajak baru mencapai Rp 20,3 triliun atau 62,8 persen. Target pendapatan dari sektor pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2014 sebesar Rp 32,5 triliun.
Dan ternyata juga, penyerapan anggaran di 2014 baru 30 persen. Berdasarkan data Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP) DKI Jakarta, hingga September 2014, realisasi penyerapan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI 2014 masih bergerak di angka 30 persen.
Dari jumlah tersebut, penyerapan anggaran untuk pembangunan infrastruktur hanya sekitar 0,01 persen. Selebihnya merupakan penyerapan anggaran untuk gaji pegawai, alat tulis kantor, dan pembayaran tagihan telepon, air, listrik dan internet.
Hingga saat ini, paket kegiatan yang sudah rampung lelang baru mencapai 2.037 paket dengan total nilai kontrak sebesar Rp 9,093 miliar. Nilai kontrak tersebut hanya 0,01 persen dari nilai APBD DKI 2014 yang mencapai Rp 72,9 triliun.
Sementara, pendapatan dan penyerapan anggaran tidak tercapai, namun Basuki Tjahja Purnama menargetkan RAPBD 2015 sebesar Rp 76,9 triliun, atau naik Rp 4 triliun dari tahun 2014. Diperkirakan sekitar Rp 25 trilun lebih APBD 2015 berasal dari APBD yang tak terbelanjakan. Dan andai penyerapan anggaran mencapai 80 persen, maka RAPBD 2015 berkurang Rp 10 triliun yang artinya APBD 2015 turun dari angka Rp 72 triliun di tahun 2014.
"Benarkah penyerapan anggaran sengaja menjadi alat pembengkakan APBD berikutnya apabila realisasi pendapatan tak tercapai? Lonjakan APBD 2014 direkayasa untuk pencitraaan?" tanya Andi Arief.
[ysa]
