Peluncuran Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dilakukan hari ini di lima Kantor Pos di Jakarta, yaitu Kantor Pos Pasar Baru, Kantor Pos Kebon Bawang, Kantor Pos Jalan Pemuda, Kantor Pos Mampang, dan Kantor Pos Fatmawati.
Demikian disampaikan Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Bambang Widianto dalam siaran persnya, Senin (3/11). Secara bertahap pemerintah akan membagikan seluruh "kartu sakti" itu kepada 15,5 juta keluarga kurang mampu di seluruh Indonesia.
Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), yang menggantikan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) sebagai penanda keluarga kurang mampu; Kartu HP (SIM card) yang berisi uang elektronik yang digunakan untuk mengakses Simpanan Keluarga Sejahtera; Kartu Indonesia Pintar (KIP), sebagai penanda penerima manfaat Program Indonesia Pintar; dan Kartu Indonesia Sehat (KIS), sebagai penanda penerima manfaat Program Indonesia Sehat.
"Pada tahap awal ini pemerintah membagikan KKS, Kartu HP, KIP, dan KIS kepada 1 juta keluarga kurang mampu," terang Bambang, dalam rilisnya yang dikutip dari
setkab.go.id.
Ia menilai, seluruh program tersebut merupakan era baru dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat kurang mampu, yaitu melalui kegiatan produktif berupa rekening simpanan, keberlanjutan pendidikan anak serta pemberian jaminan kesehatan yang lebih luas.
Simpanan Keluarga Sejahtera adalah bantuan tunai bagi keluarga kurang mampu, yang diberikan dalam bentuk rekening simpanan sebagai bagian dari strategi nasional keuangan inklusif. Pemberian bantuan ditujukan untuk mendorong akses terhadap sistem keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan pendapatan serta menjaga stabilitas sistem keuangan.
"Pemberian simpanan merupakan perbaikan dari mekanisme pemberian bantuan tunai dalam bentuk Bantuan Langsung Masyarakat yang diberikan sebagai bagian dari paket kompensasi akibat penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak pada tahun 2013," jelas Bambang.
Diakui Bambang bahwa layanan perbankan masih belum dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah pedesaan dan pedalaman. Karena itu, pemerintah mendorong penggunaan simpanan dalam bentuk Layanan Keuangan Digital (LKD), yang berupa uang elektronik.
"Melalui LKD, masyarakat tidak lagi dibatasi oleh keberadaan bank atau ATM. Mereka bisa mengirim dana lewat telepon seluler (ponsel) mereka, dan mengambil uang tunai melalui agen yang ditunjuk oleh bank yang menyimpan dana mereka," ujar Bambang.
LKD merupakan sarana simpanan dan transaksi non-tunai yang menggunakan nomor ponsel sebagai rekening tempat menyimpan dana. Penggunaan LKD untuk penyaluran bantuan sosial sudah diujicobakan dengan hasil yang baik kepada 1.600 rumah tangga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di 4 provinsi.
"Melalui LKD, pemerintah juga memberikan keamanan dan kenyamanan bagi penerima bantuan. Setelah mendapatkan Kartu HP dengan uang elektronik tersebut, selanjutnya masyarakat tidak perlu antri untuk mengambil bantuan, karena bantuan tunai sudah disalurkan melalui rekening di nomor ponselnya. Selain itu, mereka pun tidak tidak perlu mengambil langsung bantuannya dalam bentuk tunai sehingga aman bagi mereka," lanjut Bambang.
Adapun Kartu Indonesia Pintar, menurut Bambang, dibagi kepada seluruh anak usia sekolah, yaitu 7 hingga 18 tahun, dari keluarga kurang mampu, baik yang terdaftar maupun yang belum terdaftar di sekolah maupun madrasah.
"Pada tahap awal ini, pemerintah membagikan Kartu Indonesia Pintar kepada 157.943 anak usia sekolah dari 1 juta keluarga kurang mampu tersebut," ujarnya.
Untuk melengkapi program tersebut, pemerintah juga membagikan Kartu Indonesia Sehat kepada 4.451.508 individu, yang merupakan kepala dan anggota keluarga dari 1 juta keluarga kurang mampu.
"KIS berfungsi sebagai kartu jaminan kesehatan, yang dapat digunakan untuk mendapatkan layanan kesehatan gratis di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjutan, sesuai dengan kondisi penyakit yang diderita penerima KIS," jelas Bambang.
KIS merupakan perluasan dari program Jaminan Kesehatan Nasional yang diluncurkan pemerintah sebelumnya, pada 1 Januari 2014.
Peluncuran tahap awal ketiga kartu tersebut, menurut Bambang, akan dilakukan di 19 Kabupaten/Kota di 9 Provinsi, yaitu Jembrana, Pandeglang, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Cirebon, Kota Bekasi, Kuningan, Kota Semarang, Tegal, Banyuwangi, Kota Surabaya, Kota Balikpapan, Kota Kupang, Mamuju Utara, Kota Pematang Siantar, dan Karo. Peluncuran tersebut diperkirakan akan selesai pada pertengahan bulan Desember 2014.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ibu Negara Iriana meluncurkan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat di kantor pos Pasar Baru, Jakarta Pusat, sekitar pukul 11.40 WIB, tadi. Peluncuran ditandai dengan penyerahan kartu kepada sejumlah warga yang hadir di acara tersebut.
[ald]
