Berita

sutiyoso/net

Hukum

Dugaan Korupsi Bang Yos Dilaporkan ke KPK

SENIN, 03 NOVEMBER 2014 | 16:03 WIB | LAPORAN:

Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Korupsi mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melaporkan dugaan korupsi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di era pemerintahan Gubernur Sutiyoso atau akrab dipanggil Bang Yos.

Dugaan korupsi Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) itu terkait pengadaan fasilitas umum dan sosial serta pengadaan bus Transjakarta tahun 2003-2004.

"MPK mendatangi kantor KPK untuk melaporkan dugaan korupsi yang diduga telah dilakukan mantan Gubernur DKI Jakarta periode 1997-2007, Sutiyoso," kata salah satu pelapor dari MPK, Hari Purwanto, di Kantor KPK Jakarta, Senin (3/11).


Dia mengungkapkan bahwa pihaknya menyerahkan dua laporan ke bagian pengaduan masyarakat (Dumas) KPK. Pertama, seputar dugaan korupsi dalam pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum selama Sutiyoso menjabat.

"Dugaan korupsi dalam pengadaan fasum dan fasos dari developer yang bandel dalam membayar kewajiban terhadap Pemda pada 2007," terang dia.

Kerugian negara dalam kasus itu diperkirakan mencapai Rp 13 triliun akibat tidak ada pembayaran dari perusahaan yang bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI dalam pembangunan fasos dan fasum ini. Angka itu muncul dari pembangunan 68.400 rumah susun yang rencananya dipergunakan kalangan tidak mampu.

"Tapi tidak ditagih Pemda," sambungnya.

Nah, laporan kedua, sebut Hari, terkait dengan pengadaan bus tahun 2003-2004. Sutiyoso kala itu menjabat sebagai gubernur untuk periode kedua. Dalam pengadaan "busway" itu, KPK menjerat Rustam Effendi selaku mantan Kepala Dinas Perhubungan dan Kepala Pengadaan Busway, Sylvira Ananda, sebagai tersangka.

"Apakah hanya mengorbankan kepala dinas? Sedangkan pucuk pimpinannya tidak dihukum? Sutiyoso harus bertanggung jawab sebagai pucuk pimpinan di era pemerintahannya," tegas Hari. [ald]

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK-PPATK Diminta Pastikan Harta AHY dan Ibas dari Sumber Halal

Senin, 06 Juli 2026 | 17:38

Langkah Polri Bongkar Kasus Dugaan Korupsi Kejagung Tuai Apresiasi

Kamis, 09 Juli 2026 | 03:59

UPDATE

DPR Godok Anggaran Rekrutmen KPU-Bawaslu Daerah Dilakukan Serentak

Kamis, 09 Juli 2026 | 22:23

Dari Pala Jadi Peluang, BRI Peduli Perkuat Usaha KWT Bogor Lewat Program AURA

Kamis, 09 Juli 2026 | 21:50

Mandatori B50 Meluncur, Indonesia Siap Perkuat Kedaulatan Energi

Kamis, 09 Juli 2026 | 21:50

Prabowo Prediksi Target 100 GW PLTS Bakal Dihujat Pakar

Kamis, 09 Juli 2026 | 21:46

Kejagung Sebut TNI Jaga Rumah Jampidsus Sudah SOP

Kamis, 09 Juli 2026 | 21:38

Prabowo: Banyak Negara Iri dan Benci, Ingin RI Kolaps

Kamis, 09 Juli 2026 | 21:30

Kapal Tanker Pertamina Pride Berhasil Lintasi Selat Hormuz

Kamis, 09 Juli 2026 | 21:17

Rumah Sentul Tak Masuk LHKPN, Segini Harta Jampidsus

Kamis, 09 Juli 2026 | 21:13

Prabowo Siapkan Penghargaan untuk Tokoh-tokoh di Balik Kesuksesan B50

Kamis, 09 Juli 2026 | 21:10

Galon PC Tak Sebabkan Gangguan Hormon, Reproduksi, dan Kanker

Kamis, 09 Juli 2026 | 20:35

Selengkapnya