Perlakuan terhadap grup bank Slank semakin membuktikan Polri harus jadi prioritas utama dalam pembenahan revolusi mental. Tapi sayangnya hingga saat ini belum ada tanda-tanda Jokowi akan menyentuh Polri.
Demikian disampaikan Ketua Presidium Presidium Ind Police Watch, Neta S Pane, kepada RMOL (Minggu, 2/11).
Neta menilai wajar kalau Slank mendapat keistimewaan selama menjadi pendukung Jokowi kalau ingin manggung. Meski pada era SBY, ijin manggung Slank dipersulit. Namun, menurutnya, saat ini Polri ingin mematikan grup band tersebut. Karena untuk manggung di cafe kecil saja, pengamanan Slank pakai barakuda dan gegana.
"Sebab tidak akan ada panitia atau even organizer yang mengajak slank manggung, mengingat biaya keamanannya sangat mahal karena harus membayar aparat keamanan, barakuda dan tim gegana. Jika dulu Slank dipersulit dengan ijin keamanan, kini Slank dipersulit dengan ekonomi biaya tinggi sistem keamanan. Jadi wajar Slank kecewa," tegasnya. (Baca:
Politikus PDIP Setuju Slank Tak Dukung Jokowi Lagi)
Menurut Neta, Slank menarik dukungan dari Jokowi karena memang kecewa. Slank dan para relawan yang "berdarah-darah", mandi keringat, dan berbecek-becek memenangkan Jokowi jadi presiden, setelah itu ditinggalkan. Bahkan, Jokowi tidak menggajak mereka berkonsultasi dalam memilih kabinet dan lebih berkonsultasi pada orang-orang partai.
Bahkan, Slank diperlakukan dengan sistem 'pengamanan' yang menakutkan. (Baca:
Slank Kembali Mendukung Kalau Jokowi Dipolitisasi KMP)
"Bayangkan jika Jokowi kemarin kalah di pilpres, bisa-bisa Slank dan para relawannya 'dihabisi' atau dipersulit. Apakah Jokowi menyadari hal ini. Untuk itu Jokowi harus membantu Slank dan relawannya. Caranya reformasi Polri dan ganti Kapolri agar proses ijin manggung Slank tidak dipersulit dan tidak mengada-ada," tandasnya.
[zul]
