Berita

Mahfudz Siddiq/net

Politik

Mahfudz Siddiq: Kami Menunggu Koalisi Indonesia Hebat Selesaikan Urusan Rumah Tangganya

SABTU, 01 NOVEMBER 2014 | 10:48 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Manuver PDI Perjuangan dan teman-temannya di Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang membentuk DPR tandingan adalah imbas dari perseteruan internal yang belum selesai di antara anggota KIH.

"Saya secara pribadi merasa tidak perlu ikut bicara atau komentar. Dalam pandangan saya dan teman-teman lain, wacana yang muncul dari manuver politik ini kan sebenarnya masalah yang belum selesai di antara Koalisi Indonesia Hebat," tegas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR, Mahfudz Siddiq, dalam diskusi publik di Cikini, Jakarta, Sabtu (1/11).

Saat ini, akunya, Koalisi Merah Putih (KMP) hanya berusaha memberikan waktu dan ruang yang cukup kepada mereka (KIH) agar urusan internal mereka selesai.


Persoalan internal KIH itu semakin terbukti dengan penolakan dari politisi ulung di PDIP, Pramono Anung, yang tidak menerima diangkat sebagai Ketua DPR versi KIH.

"Kalau beberapa hari lalu ada rilis akan ada paripurna tandingan dan pimpinan DPR tandingan, salah satu yang disebut sebagai calon adalah Pramono Anung. Tapi, Pramono Anung sendiri menarik diri. Jumat kemarin saya lihat di media dia tak muncul sebagai Ketua DPR pihak sana," ujar Mahfudz yang juga menjabat Ketua Komisi I DPR RI.

"Kalau tadi disebut ada lima fraksi yang ikut paripurna KIH kemarin, menurut saya PPP (versi Romahurmuziy) juga abu-abu. Dia bagian dari KMP atau KIH juga belum jelas karena masalah di dalam dirinya belum selesai," tambah dia.

Dia menyarankan, urusan rumah tangga KIH harus diselesaikan lebih dulu, termasuk yang menyangkut pembagian kekuasaan di eksekutif.

"Kenapa saya katakan begitu? Karena ketika proses lobi politik berjalan, ketika paripurna gagal tetapkan susunan Alat Kelengkapan, beberapa fraksi (KIH) katakan sudah siap setorkan nama. Tapi menunggu kabinet terbentuk," ujarnya.

Namun, ketika kabinet diumumkan, ada bagian dari KIH yang puas dan tidak puas. Sehingga rencana menyetorkan nama anggota Komisi kepada pimpinan DPR yang sah itu tidak terlaksana.

"Di media ada pernyataan petinggi politik (KIH) yang ungkapkan kekecewaan itu. Kami lihat ada persoalan internal yang belum selesai, sementara kami sifatnya menunggu," jelasnya. [ald]

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Cerita Zulhas, Numpang Helikopter TNI ke Bogor

Kamis, 17 September 2026 | 21:47

Hari Transportasi Nasional, Momentum Wujudkan Kedaulatan Energi Bersama Program B50

Kamis, 17 September 2026 | 21:17

Ulasan Buku: Sumbangan Filsafat dari Indonesia untuk Dunia yang Kehilangan Makna

Kamis, 17 September 2026 | 21:15

KPK Amankan Dokumen dan Bukti Elektronik dari Penggeledahan di Kementerian ATR/BPN

Kamis, 17 September 2026 | 20:53

Bahlil Pastikan BUK Pengganti SKK Migas Langsung di Bawah Presiden

Kamis, 17 September 2026 | 20:41

Haji Isam Borong 10 Miliar Saham Bayan Resources

Kamis, 17 September 2026 | 20:21

Prabowo Pimpin Sidang Dewan Energi Nasional, Dorong Persiapan Produksi E50

Kamis, 17 September 2026 | 20:04

Ekoteologi PTKIN Raih Penghargaan UI GreenMetric 2026

Kamis, 17 September 2026 | 19:44

Ratusan Karyawan PT HD Arjuna Tuntut Kembali Bekerja

Kamis, 17 September 2026 | 19:44

Bahlil Akui Kasus Korupsi Fahd A Rafiq Musibah bagi Golkar

Kamis, 17 September 2026 | 19:38

Selengkapnya