Berita

Mahfudz Siddiq/net

Politik

Mahfudz Siddiq: Kami Menunggu Koalisi Indonesia Hebat Selesaikan Urusan Rumah Tangganya

SABTU, 01 NOVEMBER 2014 | 10:48 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Manuver PDI Perjuangan dan teman-temannya di Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang membentuk DPR tandingan adalah imbas dari perseteruan internal yang belum selesai di antara anggota KIH.

"Saya secara pribadi merasa tidak perlu ikut bicara atau komentar. Dalam pandangan saya dan teman-teman lain, wacana yang muncul dari manuver politik ini kan sebenarnya masalah yang belum selesai di antara Koalisi Indonesia Hebat," tegas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR, Mahfudz Siddiq, dalam diskusi publik di Cikini, Jakarta, Sabtu (1/11).

Saat ini, akunya, Koalisi Merah Putih (KMP) hanya berusaha memberikan waktu dan ruang yang cukup kepada mereka (KIH) agar urusan internal mereka selesai.


Persoalan internal KIH itu semakin terbukti dengan penolakan dari politisi ulung di PDIP, Pramono Anung, yang tidak menerima diangkat sebagai Ketua DPR versi KIH.

"Kalau beberapa hari lalu ada rilis akan ada paripurna tandingan dan pimpinan DPR tandingan, salah satu yang disebut sebagai calon adalah Pramono Anung. Tapi, Pramono Anung sendiri menarik diri. Jumat kemarin saya lihat di media dia tak muncul sebagai Ketua DPR pihak sana," ujar Mahfudz yang juga menjabat Ketua Komisi I DPR RI.

"Kalau tadi disebut ada lima fraksi yang ikut paripurna KIH kemarin, menurut saya PPP (versi Romahurmuziy) juga abu-abu. Dia bagian dari KMP atau KIH juga belum jelas karena masalah di dalam dirinya belum selesai," tambah dia.

Dia menyarankan, urusan rumah tangga KIH harus diselesaikan lebih dulu, termasuk yang menyangkut pembagian kekuasaan di eksekutif.

"Kenapa saya katakan begitu? Karena ketika proses lobi politik berjalan, ketika paripurna gagal tetapkan susunan Alat Kelengkapan, beberapa fraksi (KIH) katakan sudah siap setorkan nama. Tapi menunggu kabinet terbentuk," ujarnya.

Namun, ketika kabinet diumumkan, ada bagian dari KIH yang puas dan tidak puas. Sehingga rencana menyetorkan nama anggota Komisi kepada pimpinan DPR yang sah itu tidak terlaksana.

"Di media ada pernyataan petinggi politik (KIH) yang ungkapkan kekecewaan itu. Kami lihat ada persoalan internal yang belum selesai, sementara kami sifatnya menunggu," jelasnya. [ald]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Giliran ASN dan Pejabat Bea Cukai Diperiksa KPK

Rabu, 19 Agustus 2026 | 12:56

Usulan ATM MBG Bakal Dibahas di Komisi IX DPR

Rabu, 19 Agustus 2026 | 10:40

UPDATE

Penanganan Kabupaten Terdampak Gempa NTT Terus Difokuskan Kemensos

Minggu, 23 Agustus 2026 | 12:21

KPK Ungkap Pengondisian Pembagian Kuota Haji 50:50 Sebelum MoU RI-Arab Saudi

Minggu, 23 Agustus 2026 | 12:16

BNPB Perkuat OMC Tangani Karhutla di Kalimantan

Minggu, 23 Agustus 2026 | 12:02

Iran Pamerkan Pabrik Rudal Balistik Bawah Tanah

Minggu, 23 Agustus 2026 | 11:26

Pasukan Darat dan Water Bombing Dikerahkan Padamkan Karhutla Kalsel

Minggu, 23 Agustus 2026 | 11:21

KPK Usut Dugaan Korupsi PBJ Era Bupati Bogor Rudy Susmanto

Minggu, 23 Agustus 2026 | 11:13

Prabowo dan Jokowi Hadiri Pernikahan Kasespri Rizky Irmansyah di JCC

Minggu, 23 Agustus 2026 | 11:07

Desa Sade Terbakar, Ini Sejarah dan Asal-usul Masyarakat Suku Sasak

Minggu, 23 Agustus 2026 | 10:52

Ada Gerhana Bulan Sebagian Akhir Agustus 2026, Catat Jadwalnya

Minggu, 23 Agustus 2026 | 10:43

Karhutla Kalsel, Api Tak Terlihat tapi Gambut Masih Berasap

Minggu, 23 Agustus 2026 | 10:13

Selengkapnya