Aktivis Ngarep KPK & PPATK Dilibatkan

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Badan Usaha Mi­lik Negara (BUMN) diminta un­tuk melibatkan Komisi Pem­berantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan Dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) dalam mengangkat dan me­milih direksi BUMN.

“Dalam mengangkat Dirut maupun komisaris BUMN, Presiden Jokowi dan Menteri BUMN melakukan konsultasi dengan KPK dan PPATK se­ba­gaimana yang dilakukan terha­dap para calon menteri kabinet kemarin,” kata Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Pus­kepi) Sofyano Zakaria di Ja­karta, kemarin.

Menurutnya, konsultasi de­ngan KPK dan PPATK dalam me­netapkan calon direksi dan juga para komisaris BUMN merupakan bukti nyata, bahwa Jokowi serius melaksanakan program revolusi mentalnya.

Untuk itu, terkait pengisian ja­batan Direktur Utama Perta­mina, Pindad, Telkom yang se­ge­ra akan diisi, Jokowi di­­de­sak melakukan konsul­tasi dan min­ta pandangan pihak KPK serta PPATK. “Penting­nya konsultasi dengan KPK dan PPATK me­ng­ingat bahwa pu­blik di negeri ini sangat mah­fum bahwa BU­MN adalah me­sin pencetak uang bagi negara. Ka­­rena itu, Jokowi dan Ke­men­terian BUMN perlu mela­kukan seleksi ketat,” katanya.

Di sisi lain, leadership, profe­sio­nalisme, kapabelitas, akun­ta­­bilitas, hendaknya menjadi per­timbangan utama dalam me­ne­tap­kan direksi dan komisaris BUMN. Selain itu, direksi dan ko­misaris BUMN yang akan di­pilih mengisi posisi direksi dan komisaris BUMN, hendaknya jelas dan terang rekam jejaknya.

Presiden dan Menteri BUMN sebaiknya melakukan kocok ulang kembali direksi dan komi­saris BUMN, khususnya perusa­haan pelat merah yang merugi.

Namun, sebaliknya presiden juga memberi prioritas dan pro­mosi kepada direksi BUMN ya­ng terbukti berhasil membuat BUMN berhasil dalam segala segi. “Menteri BUMN Rini Soe­­­marno diharapkan pula melibat­kan pihak KPK pada se­tiap BUMN dengan menem­patkan petugas KPK pada Sa­tuan Pe­me­riksa Internal (SPI) BUMN,” jelasnya.

Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja berharap juga ikut terlibat dalam pemi­lihan direksi di BUMN. “Se­yog­yanya selur­uh pejabat eselon I juga meng­alami penelusuran latar bela­kang seperti menteri­nya. Ter­masuk, seluruh direksi BUMN,” katanya.

Menurut Adnan, jelas dalam poin lima agenda antikorupsi bagi Presiden tahun 2014-2019 yang telah ditandatangani Jo­kowi-JK, disebutkan bahwa per­lu adanya tes integritas dalam proses promosi di Kementerian dan Lembaga. Atas dasar itulah, Adnan menekankan perlunya penelusuran terhadap pada ca­lon eselon I, terutama terkait har­ta yang dimiliki. ***