Pemerintahan Jokowi-JK akan menggenjot industri kreatif lewat sebuah badan khusus. BaÂdan yang satu level di bawah keÂmenÂterian itu akan dinamakan BaÂÂdan Ekonomi Kreatif.
“Itu akan menjadi badan ekoÂnomi kreaÂtif agar jangÂkauanÂnya lebih kuat. Posisinya, sedikit di bawah keÂmenterian,†ujar MenÂteri SekÂretaris Negara Pratikno di Jakarta.
Dalam pelaksanaan pemilu preÂÂÂsiden lalu, Jokowi-JK sempat berÂjanji akan menggerakkan sekÂtor ekonomi kreatif. Ide ini bahÂkan mendorong kalangan peÂgiat seni untuk membantu JoÂkoÂwi-JK pada Pilpres pada Juli lalu.
Sementara itu, pihak UniÂverÂsitas Trisakti (Usakti) siap menÂduÂkung upaya pemerintah menÂdoÂrong industri kreatif. Seperti dilakukan Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD) yang mengÂgelar event MUTASI 2014. Acara ini dimulai 29 Oktober hingga 2 November di Museum Nasional dan Taman Menteng Jakarta.
“Mutasi merupakan event emÂpat tahunan yang terbuka untuk umum, dan merupakan pengeÂmbangan dari event sebelum nya yang bertajuk “Desa Rupa Expo†yang sudah di selenggarakan sebanyak 2 kali pada tahun 2006 dan tahun 2011,†ujar Ketua PaÂnitia Acara Yudistira Bima saat pemÂbukaan MUTASI 2014 di TaÂman Menteng, Jakarta, kemarin.
Dia mengungkapkan, dalam MuÂtasi 2014, akan diadakan berÂbaÂgai macam kegiatan yang terÂkait dengan dunia desain serta indÂustri kreatif. Seperti talkshow, workshop, dan performing art seÂperti perkusi dan tari tradiÂsional.
“Untuk pembicara dalam keÂgiaÂtan talkshow pun kami mengÂhadirkan tokoh-tokoh muda yang sukses di bidang desain. Seperti Tri Putra yang sukses di digital printing, kemudian juga ada ilusÂtrator fotografi fashion, MuÂhamÂmad Taufik,†timpalnya.
Selain itu juga akan dihadirkan desainer kondang seperti Abie AbÂdilah designer dan founder Magno Radio Singgih Kartono.
Sebelumnya, Jokowi-JK berÂjanÂji akan memberikan perlinduÂngan penuh bagi karya kreatif dan inovasi. Tiga sumber hukum yang dianggap tidak menguntungkan negara. Yakni HAKI (Hak KekaÂyaan InÂtelektual) untuk melinÂdungi keÂpenÂtingan individu dan perusaÂhaan, WIPO (
World InÂtellectual Property OrÂganiÂzation) untuk meÂlindungi hak suku terÂtentu, dan GPL (
General Public LiÂcenÂse) untuk melinÂdungi karya keÂbudayaan.
Sementara itu, Dekan FSRD UsakÂti Ganal Rudianto meÂngÂungÂkapkan kegiatan ini meÂruÂpaÂkan salah satu bentuk tanggung jawab termasuk soal rencana pemerintah memaÂjukan industri kreatif. ***
