Presiden Joko Widodo diminta berhati-hati memilih Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) yang baru pengganti Marciano Norman.
Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Natalius Pigai, menyarankan agar Kepala BIN dijabat oleh orang-orang dekat presiden.
"Posisi BIN itu sebaiknya ditentukan Jokowi sendiri. Yang memakai presiden, karena itu tidak boleh ada orang lain memaksakan," kata Pigai kepada wartawan, Rabu (29/10).
Menurut dia, Kepala BIN adalah jantungnya negara yang menjaga keutuhan negara, Pancasila dan UUD. Karena itu dia mengharapkan Jokowi segera mengumumkan orang yang mengisi jabatan Kepala BIN agar lembaga intelijen itu segera bekerja.
Namun, dia mengkritik munculnya dua nama, Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Sutiyoso, dan mantan Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan), Syafrie Syamsuddin.
"Saya tidak meragukan kemampuan keduanya, namun menurut saya Sutiyoso adalah presentasi parpolnya, karena komunitas partainya yang juga banyak catatan negatif. Syafrie Syamsuddin diketahui adalah orang dekat Prabowo, jadi enggak bagus," tegasnya.
Sejauh ini ada beberapa nama tokoh dari militer dan sipil yang
diperbincangkan untuk menguisi jabatan Kepala BIN. Salah satunya, Wakil
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) As'ad Said Ali.
Pada
Jumat lalu, mantan Wakil Kepala BIN selama 9 tahun itu sempat dipanggil
Presiden Jokowi ke Istana Merdeka. As'ad saat itu mengaku diajak
Presiden berbincang mengenai keamanan dan ketertiban serta dunia
intelijen negara. Setelah itu spekulasi bahwa ia akan dipilih sebagai
calon Kepala BIN kian kuat.
[ald]
