Berita

ilustrasi/net

Politik

Mahasiswa: Perguruan Tinggi Islam Harus di Bawah Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi

RABU, 29 OKTOBER 2014 | 12:32 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Koalisi Mahasiswa UIN (KMU) menunggu terobosan pemerintah melalui Kementerian Agama dan Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi untuk membuat solusi atas pengelolaan universitas Islam di seluruh Indonesia.

"Kami mendesak Presiden Jokowi agar seluruh pendidikan tinggi dikelola oleh satu kementerian, yaitu kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi," ujar jurubicara KMU, Sintia Aulia Rahmah, di Jakarta, Rabu (29/10).

Dalam Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla, ada dua kementerian yang hampir sama atau banyak bersinggungan satu sama lain dalam tugas mengelola pendidikan tinggi, yaitu Kementerian Agama dan Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi.


Menurut aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu, Kementerian Agama yang terlalu banyak membuat perguruan tinggi Islam tidak terurus dan berakibat pada daya saing kampus.

"Kementerian Agama lebih ideal fokus memikirkan soal-soal yang berkaitan dengan kehidupan umat beragama," ujar Sintia.

Selain itu, ia menambahkan, perguruan tinggi Islam harus didorong untuk mengembangkan fakultas keilmuannya ke semua sektor seperti teknik sipil, pertambangan, perminyakan dan lain-lain.

"Sifat unik dari perguruan tinggi Islam tidak bisa dihilangkan, karena memiliki ciri khas keagamaan. Namun, kami melihat perguruan tinggi Islam akan lebih fleksibel jika di bawah naungan kementerian riset dan pendidikan tinggi nantinya," pungkasnya. [ald]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

UPDATE

Bali Disiapkan Jadi “Dubai Baru”, Duit Asing Bebas Pajak

Jumat, 08 Mei 2026 | 20:07

DPR Minta Pemerintah Cepat Terbitkan Aturan Turunan UU PPRT

Jumat, 08 Mei 2026 | 20:01

Dugaan Korupsi Dana APBD untuk Unsultra Dilaporkan ke KPK

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:57

DPR: Kode Etik Media Arus Utama Lebih Jelas Dibanding New Media

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:38

Tarumajaya Raih Paritrana Award Bukti Desa Berpihak kepada Rakyat

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:26

Polisi Sudah Periksa 39 Saksi Terkait Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:15

Ekonomi Tumbuh (Tidak) Disyukuri

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:11

Ombudsman RI Bentuk Majelis Etik untuk Tegakkan Integritas dan Profesionalisme

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:10

Sejarah Erupsi Gunung Dukono Masa ke Masa

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:06

PLN Bedah Mitigasi Risiko Pidana dalam Penerapan KUHP dan KUHAP Baru

Jumat, 08 Mei 2026 | 18:42

Selengkapnya