Berita

ilustrasi/net

Politik

Mahasiswa: Perguruan Tinggi Islam Harus di Bawah Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi

RABU, 29 OKTOBER 2014 | 12:32 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Koalisi Mahasiswa UIN (KMU) menunggu terobosan pemerintah melalui Kementerian Agama dan Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi untuk membuat solusi atas pengelolaan universitas Islam di seluruh Indonesia.

"Kami mendesak Presiden Jokowi agar seluruh pendidikan tinggi dikelola oleh satu kementerian, yaitu kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi," ujar jurubicara KMU, Sintia Aulia Rahmah, di Jakarta, Rabu (29/10).

Dalam Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla, ada dua kementerian yang hampir sama atau banyak bersinggungan satu sama lain dalam tugas mengelola pendidikan tinggi, yaitu Kementerian Agama dan Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi.


Menurut aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu, Kementerian Agama yang terlalu banyak membuat perguruan tinggi Islam tidak terurus dan berakibat pada daya saing kampus.

"Kementerian Agama lebih ideal fokus memikirkan soal-soal yang berkaitan dengan kehidupan umat beragama," ujar Sintia.

Selain itu, ia menambahkan, perguruan tinggi Islam harus didorong untuk mengembangkan fakultas keilmuannya ke semua sektor seperti teknik sipil, pertambangan, perminyakan dan lain-lain.

"Sifat unik dari perguruan tinggi Islam tidak bisa dihilangkan, karena memiliki ciri khas keagamaan. Namun, kami melihat perguruan tinggi Islam akan lebih fleksibel jika di bawah naungan kementerian riset dan pendidikan tinggi nantinya," pungkasnya. [ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

IHSG Merah, Rupiah Tembus Rp17.130 Usai Negosiasi AS-Iran Gagal

Senin, 13 April 2026 | 10:15

Kebangkitan Saham AI Asia: Investor Global Mulai Agresif Pasca-Redanya Tensi Geopolitik

Senin, 13 April 2026 | 10:02

Kasus Tas Branded Dicuri, EcoRing Diminta Tak Lepas Tangan

Senin, 13 April 2026 | 10:02

AS Blokade Kapal yang Keluar Masuk Pelabuhan Iran Mulai Hari Ini

Senin, 13 April 2026 | 09:52

Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Terus Dikebut

Senin, 13 April 2026 | 09:43

Feel Good Network Bidik Pasar Ekonomi Digital Asia Tenggara

Senin, 13 April 2026 | 09:24

Australia Tolak Gabung Blokade AS di Selat Hormuz

Senin, 13 April 2026 | 09:21

PM Viktor Orban Tumbang setelah 16 Tahun Berkuasa

Senin, 13 April 2026 | 09:18

Tidak Ada Ajaran Kristen Benarkan Membunuh Sebagai Jalan Spiritual

Senin, 13 April 2026 | 09:16

Ubah Krisis Jadi Peluang: Strategi Indonesia Perkuat Ketahanan Ekonomi

Senin, 13 April 2026 | 09:09

Selengkapnya