Hadapi Pasar Bebas ASEAN, Buruh Indonesia Masih Letoy

Pemerintah diminta un­tuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) untuk meng­hadapi ASEAN Eco­nomic Com­munity (AEC) pada tahun depan.

“Kalau dibilang persiapan, sebetulnya sudah telat. Tapi kemungkinan masih bisa di­mak­simalkan,” ujar pengamat ekonomi Sri Adiningsih di Jakarta, kemarin.

Menurut Sri, daya saing sum­ber daya manusia (SDM) Indonesia masih kalah diban­dingkan negara tetangganya. Dia bilang, 50 persen pekerja di Indonesia hanya lulusan Se­kolah Dasar, 90 persen pekerja tidak pernah ikut pelatihan.

“Bahkan berdasarkan, data dari Human Development In­dex (HDI) kita kalah dari Ma­laysia, Singapura bahkan dari Filipina. Sudah pasti pe­kerja pekerja asing ini akan mem­banjiri Indonesia,” katanya.

Karena itu, kata dia, pe­me­rintah harus memberikan pe­latihan dan sertifikasi para pe­kerja di dalam negeri. Saat ini pe­merintah terlalu terlena de­ngan terus mene­rus me­ngi­rim Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke berbagai negara tanpa dibe­kali dengan kemampuan. “Dan yang lebih aneh lagi pemerintah bangga  dengan itu,” papar Sri.

Pada 2015 nanti, kata dia, ribuan tenaga kerja dari Fili­pina akan masuk dan me­nyerbu pasar kerja di tanah air khususnya untuk level tenaga kerja di kelas menengah. Ini yang harus diwaspadai. Kon­disi tersebut, sudah terjadi di Singapura dan Dubai.

Di kedua negara tersebut, tenaga kerja asal Filipina, telah mendominasi dunia kerja kelas menengah. Bahkan mereka sudah banyak yang mulai be­kerja di Australia. Apalagi biaya upahnya pun relatif lebih murah.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Eddy Kuntadi mengingatkan, pentingnya peningkatan daya saing untuk produk-produk Indonesia dalam menghadapi pasar bebas ASEAN.

 â€œUntuk AEC yang paling penting itu bagaimana kita meningkatkan daya saing, karena persoalan besar yang kita hadapi adalah daya saing masih lemah,” katanya.

Eddy mengatakan, peran dunia swasta dan pemerintah sangat penting untuk mening­katkan daya saing Indonesia, karena keduanya sangat ber­kaitan agar swasta lebih efektif untuk meningkatkan kinerja.

“Peran swasta adalah untuk mengefektifkan daya saing agar kuat, namun itu harus didukung oleh pemerintah, jika tidak di­dukung maka sulit,” katanya.

Selain itu, lanjut Eddy, salah satu kelemahan lainnya adalah kurangnya sosialisasi untuk AEC yang akan mulai diber­lakukan pada akhir 2015 nanti, dimana Malaysia sudah me­lakukan sosialisasi sampai pada dunia pendidikan.

Direktur Jenderal Stan­da­risasi dan Perlindungan Kon­sumen Kemendag Widodo mengaku, pihaknya terus men­dorong peningkatan kualitas produk. Sehingga, klaimnya, Indonesia bisa lebih kuat da­lam menghadapi MEA 2015.

Pemerintah, kata dia, telah menerbitkan Instruksi Pre­siden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Peme­rintah. ***