Maraknya kekerasan baik psikis, fisik maupun seksual yang terjadi di sekolah menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi Menteri Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah, Anies Baswedan.
Masalah kekerasan di sekolah sudah sangat kompleks karena pelaku kekerasan bukan hanya sesama murid, tetapi juga pihak guru.
"Lihat saja apa yang terjadi di Bukit Tinggi (kekerasan terhadap sesama murid SD). Baru-baru ini saya dapat kabar, di Maluku Tenggara, 20 orang siswi SMP dicabuli gurunya sendiri dan diancam tidak naik kelas jika tidak menuruti keinginannya. Ini sudah gawat,†ujar Wakil Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) yang membidangi Pendidikan, Fahira Idris, dalam rilisnya (Senin, 27/10).
Fahira mengatakan, terjadi pergeseran nilai dan perilaku peserta didik akibat minimnya pendidikan budi pekerti dan karakter di sekolah terutama di tingkat dasar. Kondisi ini diperparah dengan tipisnya sensitivitas media massa yang banyak menayangkan adegan kekerasan sehingga sering ditiru anak-anak. Kurangnya pemahaman orang tua terhadap perlindungan anak juga menjadi pangkal sebab.
"Perlu ada terobosan baru dan komprehensif untuk menghilangkan praktik kekerasan di sekolah. Pembenahan total harus segera dilakukan. Pendidikan karakter dan budi pekerti harus jadi mata pelajaran tersendiri dan wajib diajarkan sejak dini," ungkap aktivis perempuan yang concern terhadap perlindungan anak ini.
Masalah lain yang juga cukup memperihatinkan dalam dunia pendidikan adalah kekerasan baik psikis, fisik maupun seksual yang dilakukan oknum guru. Sudah saatnya, kata Fahira, Kementerian punya sistem perekrutan guru yang baku di mana salah satu penekannya adalah psikotes dan rekam jejak. Hal itu untuk mengetahui apakah para calon guru punya kencenderungan melakukan kekerasan. Sistem ini wajib dijalankan semua sekolah sebelum merekruit guru.
Namun dari itu semua, lanjut Fahira, maraknya kekerasan terhadap anak di Indonesia adalah akibat dari belum adanya sistem perlindungan anak di Indonesia. Menurutnya, Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah tidak mungkin bisa memecahkan gunung es kekerasan terhadap anak sendiri tanpa dukungan dari pihak lain.
"Komite III DPD akan menginisiasi agar lahir sistem perlindungan anak di Indonesia," jelas Ketua Yayasan Anak Bangsa Berdaya dan Mandiri ini.
[ald]
