"Kabinet Kerja" Joko Widodo-Jusuf Kalla sudah terbentuk dan dilantik. Nyatanya, komposisi 16 menteri partai dan 18 menteri profesional (pebisnis) tak juga memuaskan semua pihak.
Pengumuman nama-nama menteri, terutama untuk kementerian koordinator dan sektor perekonomian, disambut dingin oleh pasar. Setelah kabinet diumumkan kemarin, rupiah hanya menguat sedikit sementara IHSG turun tajam.
Ketidakpuasan juga terasa di tengah kelompok relawan pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Tersiar kabar bahwa sebuah rapat tertutup dilakukan sekelompok relawan inti kemarin malam, setelah nama-nama menteri diumumkan di halaman Istana Merdeka. Kesimpulan mereka mendorong adanya perubahan susunan alias reshuffle dalam waktu dekat.
Relawan pemenangan Jokowi yang sebagian besar diisi tokoh aktivis menganalisa, penamaan kabinet dengan "kabinet kerja" bukan "kabinet Trisakti" adalah bentuk komporomi terhadap konsep Trisakti Bung Karno yang sebelumnya digembar-gemborkan oleh Presiden Jokowi sendiri. Selain kompromi, juga kental nuansa Korupsi Kolusi dan Nepotisme di sana karena diduga kuat meloloskan nama-nama yang ditandai "merah/kuning" oleh KPK dan PPATK. Kabinet ini juga terindikasi sarat kepentingan mafia.
Kalangan relawan beranggapan struktur "Kabinet Kompromi" terbagi tiga. Struktur pertama adalah kaum neoliberalisme perwakilan kekuatan lama (SBY dan Kuntoro Mangkusubroto), representasi mereka antara lain Anies Baswedan (Menteri Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah) dan Sudirman Said (Menteri ESDM). Kedua adalah kekuatan mafia yang diwakili sosok Rino Soemarno (Menteri BUMN) dan Arief Yahya (Menteri Pariwisata). Ketiga, diisi perwakilan kepentingan politik-bisnis Wakil Presiden Jusuf Kalla. Untuk yang disebut terakhir ini relawan meyakini Sofyan Djalil (Menko Perekonomian) sebagai tokohnya.
Memang tidak bisa disangkal bahwa ada beberapa menteri yang dianggap "right person on the right place". Tetapi jumlahnya tak sebanding dengan yang "the right person on the wrong place" dan "the wrong person on the wrong place".
Karena itu, dalam informasi yang didapatkan redaksi, internal relawan Jokowi-JK non-parpol sepakat bahwa kabinet harus di-
retool dalam waktu tiga sampai enam bulan mendatang.
Cara relawan untuk mencapai target itu bisa dengan berbagai cara. Antara lain, menugaskan beberapa "utusan khusus" untuk berkomunikasi dengan Jokowi dan meyakinkan sang presiden bahwa kekuatan neolib di kabinetnya akan menghambat terwujudnya Trisakti sebagai landasan ideologis sembilan program prioritas pemerintahan.
Selain itu, relawan akan lebih menggiatkan aksi penekanan ke institusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyingkirkan para menteri yang tercatat pernah bermasalah dengan korupsi.
[ald]
