Pengumuman arsitektur kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla rencananya akan dilakukan sore nanti di Istana Merdeka Jakarta.
Sejumlah nama yang mendapat "resistensi" publik terus masuk dalam daftar, bahkan pelabelan "merah" atau "kuning" yang dilakukan KPK dan PPATK tidak digubris oleh Jokowi-JK.
Pengamat komunikasi politik Ari Junaedi mengakui banyak kekecewaan yang dilontarkan masyarakat terhadap proses akhir rekrutmen kabinet Jokowi.
"Kalau mau tegas dari awal, harusnya rekomendasi dari KPK dan PPATK tetap harus menjadi pegangan Jokowi-JK dalam menentukan para pembantunya. Jangan dilupakan juga rekomendasi dari Komnas HAM agar tokoh-tokoh nasional yang lekat dengan pelanggaran HAM, juga menjadi pertimbangan utama bagi Jokowi untuk mencoret kandidat dari daftar menteri," ujar Ari Junaedi.
Menurut pengajar Program Pascasarjana Universitas Indonesia (UI) ini, masih bercokolnya nama Rini Soewandi, Basuki Hadimulyono, dan Susi Pujiastuti dinilai tidak "pas" baik dari sisi kapasitas, usia, kesehatan, jejak rekam serta moral.
"Sayangnya nama-nama yang potensial seperti TB Hasanuddin sebagai Menteri Pertahanan, Gde Pradnyana sebagai Menteri ESDM, Hermanto Dardak sebagai Menteri PU dan Perumahan Rakyat, Pramono Anung selaku Menteri Sekretaris Negara dan Teras Narang sebagai Menteri Hukum dan HAM malah didrop dan dieliminasi," ujarnya.
Sosok TB Hasanuddin yang membantu sejak ikut mempromosikan nama Jokowi dari Surakarta ke Jakarta lalu membantu "habis-habisan" di Jawa Barat ternyata dibuang dari ingatan Jokowi dan PDI Perjuangan.
"Saya khawatir, relawan dan struktur PDIP yang ikut menghantarkan kemenangan Jokowi-JK yang tidak dihargai akan keluar dari partai. Padahal sosok-sosok tersebut selain berjasa, juga punya kapasitas dan kapabilitas.
"Dalam politik pun, ada punishment dan reward. Sayangnya mereka tidak mendapat reward," sesal Ari Junaedi yang juga pengajar Program Pascasarjana di Universitas Diponegoro (Undip) Semarang ini.
[wid]
