Berita

siti nurbaya/net

Politik

Inilah Alasan Jokowi untuk Mencoret Siti Nurbaya dari Daftar Menteri

MINGGU, 26 OKTOBER 2014 | 01:06 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

Presiden Joko Widodo punya alasan kuat mencoret nama Siti Nurbaya dari daftar calon menteri. Mantan Sekjen DPD RI yang masuk lewat pintu Partai NasDem ini diperkirakan akan diplot sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

Tetapi, sebelum benar-benar ditetapkan sebagai salah seorang menteri, Presiden Joko Widodo diminta untuk segera mencoret nama Siti Nurbaya. Pasalnya, ia dianggap memiliki cacat moral karena pernah terlibat dalam kasus penggelapan bantuan gempa Liwa, Lampung, Februari 1994 silam.

Jurubicara Diaspora Profesional Muda Indonesia (DPMI) Akuat Supriyanto yang sedang menuntut ilmu di Portugal mengingatkan kembali keterlibatan Siti Nurbaya dalam kasus ini. Ia mengutip sebuah laporan investigatif mengenai kasus itu yang ditulis oleh jurnalis Oyos Saroso HN.


“Siti Nurbaya yang diusulkan Partai Nasdem jadi Menteri pernah jadi tersangka, meskipun akhirnya dibebaskan oleh Pengadilan. Kalau patokannya cacat hukum, mungkin ia lolos. Tetapi kalau patokannya cacat moral, silakan nilai sendiri, atau ditanyakan kepada survivor gempa di Liwa, Lampung,” ujar Akuat kepada redaksi.

Di dalam laporan investigatif itu disebutkan bahwa Siti Nurbaya pernah membuat pengakuan mengenai keterlibatannya dalam dugaan penggelapan bantuan untuk korban gempa Liwa senilai puluhan miliar rupiah itu.

Dalam laporan yang ditulis tahun 1998 itu antara lain dijelaskan:

"Nurbaya, kini menjabat Kepala Biro Perencanaan Departemen Dalam Negeri, mengakui ada beberapa ratus juta yang mengalir ke rekeningnya. Itu pun,katanya, telah dibagikannya kepada beberapa pejabat.”

Hal ini menurut Akuat cukup menjadi alasan bagi Jokowi untuk mencoret Siti Nurbaya dari daftar menteri.

“Jokowi mesti mencoret orang ini jika mau bikin kabinet yang benar-benar bersih,” demikian Akuat. [guh]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Khalid Basalamah Ngaku Hanya jadi Korban di Kasus Yaqut

Kamis, 23 April 2026 | 20:16

Laba BCA Tembus Rp14,7 Triliun

Kamis, 23 April 2026 | 20:10

Singapura Masih jadi Investor Terbesar RI, Suntik Rp79 Triliun di Awal 2026

Kamis, 23 April 2026 | 20:04

TNI-Polri Buru Anggota OPM Penembak ASN di Yahukimo

Kamis, 23 April 2026 | 19:43

Hilirisasi Sumbang Rp147,5 Triliun Investasi di Triwulan I 2026

Kamis, 23 April 2026 | 19:26

Bareskrim Gandeng FBI Buru Ribuan Pembeli Alat Phising Ilegal

Kamis, 23 April 2026 | 19:17

Jemaah Haji Terima Uang Saku 750 Riyal dari BPKH

Kamis, 23 April 2026 | 19:15

Data Rosan Ungkap Investasi RI Lepas dari Cengkeraman Jawa-Sentris

Kamis, 23 April 2026 | 19:02

PLN Pastikan Listrik Jakarta Sudah Pulih 100 Persen

Kamis, 23 April 2026 | 18:56

Idrus Marham Sindir JK: Jangan Klaim Jasa, Biarlah Sejarah Menilai

Kamis, 23 April 2026 | 18:41

Selengkapnya