Berita

eggi sudjana/net

Politik

Eggi: Hak Prerogatif Jokowi Dikalahkan Hak Veto Mega

SABTU, 25 OKTOBER 2014 | 13:52 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Nomenklatur alias penamaan kementerian dan komposisi kabinet hingga kini belum jelas. Ketidakjelasan tersebut adalah bentuk kegagalan Presiden Joko Widodo untuk memanfaatkan hak prerogatifnya.

Demikian disampaikan Presiden Suara Independen Rakyat Indonesia (SIRI), Eggi Sudjana. Eggi mengatakan, pengumuman kabinet yang terus ditunda mengindikasikan adanya hubungan yang rumit di internal. Berarti Jokowi tidak steril dari intervensi orang-orang terdekatnya.

"Loh, katanya presiden yang mandiri, tegas dan tidak akan menerima bentuk intervensi apapun, tetapi menyusun kabinet saja mencla-mencle. Itu menunjukkan jelas Jokowi presiden boneka. Hak prerogratifnya kalah dengan hak veto 'Mama Mega' (Megawati, Ketum PDIP)," kata Eggi dalam rilisnya, Sabtu (25/10).


Pendiri Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) itu menduga ada tarik ulur kepentingan di internal pendukung Presiden yang diusung Koalisi Indonesia Hebat (KIH) itu. Selain itu, Eggi juga melihat ketidakberdayaan Jokowi terhadap beberapa nama yang selama ini berpengaruh saat mendukung dirinya sebagai presiden.

"Delapan orang yang diberi tanda merah dan kuning oleh KPK itu kan orang penting Jokowi. Termasuk juga nama-nama yang selama ini sebagai pengusung ekonomi liberal, masuk dalam bursa kabinet Jokowi," tambah Eggi yang juga dikenal sebagai advokat. [ald]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

UPDATE

Bali Disiapkan Jadi “Dubai Baru”, Duit Asing Bebas Pajak

Jumat, 08 Mei 2026 | 20:07

DPR Minta Pemerintah Cepat Terbitkan Aturan Turunan UU PPRT

Jumat, 08 Mei 2026 | 20:01

Dugaan Korupsi Dana APBD untuk Unsultra Dilaporkan ke KPK

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:57

DPR: Kode Etik Media Arus Utama Lebih Jelas Dibanding New Media

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:38

Tarumajaya Raih Paritrana Award Bukti Desa Berpihak kepada Rakyat

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:26

Polisi Sudah Periksa 39 Saksi Terkait Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:15

Ekonomi Tumbuh (Tidak) Disyukuri

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:11

Ombudsman RI Bentuk Majelis Etik untuk Tegakkan Integritas dan Profesionalisme

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:10

Sejarah Erupsi Gunung Dukono Masa ke Masa

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:06

PLN Bedah Mitigasi Risiko Pidana dalam Penerapan KUHP dan KUHAP Baru

Jumat, 08 Mei 2026 | 18:42

Selengkapnya