Jokowi-JK Harus Ingat Konsekuensi dari "Menjual" Slogan Bung Karno!

Dengan mencermati nama-nama yang sementara ini dicalonkan ke dalam bursa menteri kabinet Jokowi-JK, bisa dipastikan sembilan program prioritas (Nawacita) khususnya kedaulatan pangan dan energi mustahil tercapai.  

Untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan energi, calon menteri harus mampu mengejawantahkan Trisakti Bung Karno dalam sektor pangan dan energi. Hal itulah yang terdengar selama "jualan" Jokowi-JK selama masa sebelum Pilpres lalu.

"Syarat calon menteri tidak hanya cukup bebas korupsi, tapi harus paham Trisakti Bung Karno sehingga Nawacita Jokowi-JK bisa diwujudkan," kata Ketua Presidium Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Twedy Noviady Ginting, kepada wartawan, Sabtu (25/10).

Contohnya, di sektor pangan. Bila menterinya bebas korupsi dan menjadikan Trisakti Bung Karno sebagai dasar nilai kerja kementerian, maka Indonesia akan swasembada pangan. Petani juga akan menjadi pelaku ekonomi dan ditargetkan dalam tempo sekian tahun petani akan menjadi kelompok ekonomi menengah.

"Tapi bila menteri pangan itu cuma memenuhi klasifikasi bebas korupsi, maka Indonesia belum tentu mencapai kedaulatan pangan. Malah impor pangan akan menjadi kebiasaan, dengan penekanan adalah yang penting si menteri tidak korupsi. Begitu juga di sektor energi," ujarnya.

GMNI mengingatkan, bila Jokowi ingin mewujudkan Trisakti Bung Karno dan Nawacita khususnya di ekonomi, pangan, dan energi maka syarat mutlak calon menterinya adalah harus memahami Trisakti Bung Karno. Dengan itu dipastikan menteri bersangkutan memiliki patriotisme di sektor pangan, energi dan ekonomi. Syarat berikutnya barulah rekam jejak yang baik, bebas korupsi, kompeten dan memiliki integritas.

"Semoga Pak Jokowi-JK memahami konsekuensi menjadikan Trisakti Bung Karno sebagai tema utama visi misi saat kampanye pilpres yang lalu," harap Twedy. [ald]