Berita

natalius pigai/net

Politik

Dianggap Mewakili Papua, Natalius Pigai Tidak Mau Dahului Jokowi

SABTU, 25 OKTOBER 2014 | 12:29 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Natalius Pigai, irit bicara menanggapi rumor pencalonan dirinya sebagai menteri kabinet Joko Widodod-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

Selain karena belum ada panggilan resmi, dia juga menyerahkan sepenuhnya urusan itu kepada Presiden Jokowi.

"Kalau soal itu, saya tidak mau mendahului Pak Jokowi. Sepenuhnya kita serahkan saja ke Beliau. Beliau sepenuhnya sudah tahu siapa orang-orang yang cocok untuk berada di samping Beliau," ujar Natalius kepada wartawan, Sabtu (25/10).


Sebagai tokoh yang mewakili masyarakat Papua, Pigai sempat santer diprediksi menduduki salah satu kursi menteri. Di internal Komnas HAM sendiri sudah membicarakan hal pencalonannya. Sumber di internal Komnas HAM menyatakan sudah ada komunikasi dari beberapa pengurus partai di Koalisi Indonesia Hebat terkait masuknya nama Pigai dalam bursa menteri Jokowi.

Bukan cuma dari internal Komnas HAM, nama Pigai juga selama ini dibahas di internal tim pendukung Jokowi-JK. Selain karena kemampuan intelektual dan kompetensi yang dinilai mampu, Natalis juga disebut sebagai representasi rakyat Papua.

"Nama Natalius Pigai memang masuk bersama beberapa nama lain. Cuma siapa yang masuk kita sendiri tidak tahu. Kita tunggu saja bagaimana Pak Jokowi mengumumkan. Beliau pasti tahu siapa yang bisa berbicara atas nama warga Papua dan membawa kepentingan mereka," ujar eks anggota Tim Transisi Pokja Papua, Hironimus Hilapok.

Sementara itu, Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua Komaruddin Watubun menyerahkan sepenuhnya nama menteri kepada Jokowi. Termasuk nama kandidat asal Papua yang dinilai cocok.

Natalius Pigai adalah sarjana Ilmu Pemerintahan dengan spesialisasi pemerintahan desa dari Sekolah Pembangunan Masyarakat Desa, Yogyakarta. Ia memiliki pengalaman di birokrasi pemerintahan selama 15 tahun sebagai Staf Khusus Menteri Transmigrasi. [ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

AKPI Perkuat Profesionalisme dan Integritas Profesi

Senin, 13 April 2026 | 19:51

KNPI: Pemuda Harus Jadi Penyejuk di Tengah Isu Pemakzulan

Senin, 13 April 2026 | 19:50

14 Kajati Diganti, Termasuk Sumut dan Jatim

Senin, 13 April 2026 | 19:31

Cara Buat SKCK Online lewat SuperApps Presisi Polri, Mudah dan Praktis!

Senin, 13 April 2026 | 19:17

Bersiap Long Weekend, Ini Daftar 10 Tanggal Merah di Bulan Mei 2026

Senin, 13 April 2026 | 19:16

Viral Dokumen Kerja Sama Udara RI-AS, Okta Kumala: Kedaulatan Negara Prioritas

Senin, 13 April 2026 | 19:14

Daftar Hari Libur Nasional Mei 2026, Ada 3 Long Weekend

Senin, 13 April 2026 | 19:07

Ajudan Gubernur Riau Terima Fee Proyek Rp1,4 Miliar

Senin, 13 April 2026 | 19:02

4 Penyakit yang Harus Diwaspadai saaat Musim Pancaroba

Senin, 13 April 2026 | 18:57

Ongen Sentil Pengkritik Prabowo: Jangan Sok Paling ‘98’

Senin, 13 April 2026 | 18:52

Selengkapnya