Berita

natalius pigai/net

Politik

Dianggap Mewakili Papua, Natalius Pigai Tidak Mau Dahului Jokowi

SABTU, 25 OKTOBER 2014 | 12:29 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Natalius Pigai, irit bicara menanggapi rumor pencalonan dirinya sebagai menteri kabinet Joko Widodod-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

Selain karena belum ada panggilan resmi, dia juga menyerahkan sepenuhnya urusan itu kepada Presiden Jokowi.

"Kalau soal itu, saya tidak mau mendahului Pak Jokowi. Sepenuhnya kita serahkan saja ke Beliau. Beliau sepenuhnya sudah tahu siapa orang-orang yang cocok untuk berada di samping Beliau," ujar Natalius kepada wartawan, Sabtu (25/10).


Sebagai tokoh yang mewakili masyarakat Papua, Pigai sempat santer diprediksi menduduki salah satu kursi menteri. Di internal Komnas HAM sendiri sudah membicarakan hal pencalonannya. Sumber di internal Komnas HAM menyatakan sudah ada komunikasi dari beberapa pengurus partai di Koalisi Indonesia Hebat terkait masuknya nama Pigai dalam bursa menteri Jokowi.

Bukan cuma dari internal Komnas HAM, nama Pigai juga selama ini dibahas di internal tim pendukung Jokowi-JK. Selain karena kemampuan intelektual dan kompetensi yang dinilai mampu, Natalis juga disebut sebagai representasi rakyat Papua.

"Nama Natalius Pigai memang masuk bersama beberapa nama lain. Cuma siapa yang masuk kita sendiri tidak tahu. Kita tunggu saja bagaimana Pak Jokowi mengumumkan. Beliau pasti tahu siapa yang bisa berbicara atas nama warga Papua dan membawa kepentingan mereka," ujar eks anggota Tim Transisi Pokja Papua, Hironimus Hilapok.

Sementara itu, Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua Komaruddin Watubun menyerahkan sepenuhnya nama menteri kepada Jokowi. Termasuk nama kandidat asal Papua yang dinilai cocok.

Natalius Pigai adalah sarjana Ilmu Pemerintahan dengan spesialisasi pemerintahan desa dari Sekolah Pembangunan Masyarakat Desa, Yogyakarta. Ia memiliki pengalaman di birokrasi pemerintahan selama 15 tahun sebagai Staf Khusus Menteri Transmigrasi. [ald]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

UPDATE

Bali Disiapkan Jadi “Dubai Baru”, Duit Asing Bebas Pajak

Jumat, 08 Mei 2026 | 20:07

DPR Minta Pemerintah Cepat Terbitkan Aturan Turunan UU PPRT

Jumat, 08 Mei 2026 | 20:01

Dugaan Korupsi Dana APBD untuk Unsultra Dilaporkan ke KPK

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:57

DPR: Kode Etik Media Arus Utama Lebih Jelas Dibanding New Media

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:38

Tarumajaya Raih Paritrana Award Bukti Desa Berpihak kepada Rakyat

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:26

Polisi Sudah Periksa 39 Saksi Terkait Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:15

Ekonomi Tumbuh (Tidak) Disyukuri

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:11

Ombudsman RI Bentuk Majelis Etik untuk Tegakkan Integritas dan Profesionalisme

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:10

Sejarah Erupsi Gunung Dukono Masa ke Masa

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:06

PLN Bedah Mitigasi Risiko Pidana dalam Penerapan KUHP dan KUHAP Baru

Jumat, 08 Mei 2026 | 18:42

Selengkapnya