Berita

natalius pigai/net

Politik

Dianggap Mewakili Papua, Natalius Pigai Tidak Mau Dahului Jokowi

SABTU, 25 OKTOBER 2014 | 12:29 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Natalius Pigai, irit bicara menanggapi rumor pencalonan dirinya sebagai menteri kabinet Joko Widodod-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

Selain karena belum ada panggilan resmi, dia juga menyerahkan sepenuhnya urusan itu kepada Presiden Jokowi.

"Kalau soal itu, saya tidak mau mendahului Pak Jokowi. Sepenuhnya kita serahkan saja ke Beliau. Beliau sepenuhnya sudah tahu siapa orang-orang yang cocok untuk berada di samping Beliau," ujar Natalius kepada wartawan, Sabtu (25/10).


Sebagai tokoh yang mewakili masyarakat Papua, Pigai sempat santer diprediksi menduduki salah satu kursi menteri. Di internal Komnas HAM sendiri sudah membicarakan hal pencalonannya. Sumber di internal Komnas HAM menyatakan sudah ada komunikasi dari beberapa pengurus partai di Koalisi Indonesia Hebat terkait masuknya nama Pigai dalam bursa menteri Jokowi.

Bukan cuma dari internal Komnas HAM, nama Pigai juga selama ini dibahas di internal tim pendukung Jokowi-JK. Selain karena kemampuan intelektual dan kompetensi yang dinilai mampu, Natalis juga disebut sebagai representasi rakyat Papua.

"Nama Natalius Pigai memang masuk bersama beberapa nama lain. Cuma siapa yang masuk kita sendiri tidak tahu. Kita tunggu saja bagaimana Pak Jokowi mengumumkan. Beliau pasti tahu siapa yang bisa berbicara atas nama warga Papua dan membawa kepentingan mereka," ujar eks anggota Tim Transisi Pokja Papua, Hironimus Hilapok.

Sementara itu, Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua Komaruddin Watubun menyerahkan sepenuhnya nama menteri kepada Jokowi. Termasuk nama kandidat asal Papua yang dinilai cocok.

Natalius Pigai adalah sarjana Ilmu Pemerintahan dengan spesialisasi pemerintahan desa dari Sekolah Pembangunan Masyarakat Desa, Yogyakarta. Ia memiliki pengalaman di birokrasi pemerintahan selama 15 tahun sebagai Staf Khusus Menteri Transmigrasi. [ald]

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Kodam XII/Tanjungpura Geser Pasukan Atasi Karhutla ke Selatan Kalbar

Sabtu, 19 September 2026 | 05:09

Ketika Politik Uang Dianggap Wajar

Sabtu, 19 September 2026 | 04:45

Profesor Webster University: Pimpinan Negara Barat Harus Contoh Prabowonomics

Sabtu, 19 September 2026 | 04:16

Ekosistem Pengolahan Ikan Skala Mikro dan Kecil Terus Diperkuat

Sabtu, 19 September 2026 | 03:45

Fapet IPB University Hasilkan Inovasi Songsong Komersialisasi Ayam Lokal

Sabtu, 19 September 2026 | 03:13

Kejati Sumut Didesak Usut Tuntas Kasus Lahan Tol Medan-Binjai

Sabtu, 19 September 2026 | 02:45

Ketika Polemik Ijazah Berubah jadi Komoditas Politik

Sabtu, 19 September 2026 | 02:17

Tim Hukum UIN Jakarta Datangi Kejati Banten Usut Korupsi Eks Rektor

Sabtu, 19 September 2026 | 01:50

Humanika Harus Bantu Presiden Bawa Keluar RI dari Middle Income Trap

Sabtu, 19 September 2026 | 01:26

Konstruksi Waktu Dugaan TPPU dan Pemerasan Kasus Febrie Tidak Sinkron

Sabtu, 19 September 2026 | 01:02

Selengkapnya