Berita

natalius pigai/net

Politik

Dianggap Mewakili Papua, Natalius Pigai Tidak Mau Dahului Jokowi

SABTU, 25 OKTOBER 2014 | 12:29 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Natalius Pigai, irit bicara menanggapi rumor pencalonan dirinya sebagai menteri kabinet Joko Widodod-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

Selain karena belum ada panggilan resmi, dia juga menyerahkan sepenuhnya urusan itu kepada Presiden Jokowi.

"Kalau soal itu, saya tidak mau mendahului Pak Jokowi. Sepenuhnya kita serahkan saja ke Beliau. Beliau sepenuhnya sudah tahu siapa orang-orang yang cocok untuk berada di samping Beliau," ujar Natalius kepada wartawan, Sabtu (25/10).


Sebagai tokoh yang mewakili masyarakat Papua, Pigai sempat santer diprediksi menduduki salah satu kursi menteri. Di internal Komnas HAM sendiri sudah membicarakan hal pencalonannya. Sumber di internal Komnas HAM menyatakan sudah ada komunikasi dari beberapa pengurus partai di Koalisi Indonesia Hebat terkait masuknya nama Pigai dalam bursa menteri Jokowi.

Bukan cuma dari internal Komnas HAM, nama Pigai juga selama ini dibahas di internal tim pendukung Jokowi-JK. Selain karena kemampuan intelektual dan kompetensi yang dinilai mampu, Natalis juga disebut sebagai representasi rakyat Papua.

"Nama Natalius Pigai memang masuk bersama beberapa nama lain. Cuma siapa yang masuk kita sendiri tidak tahu. Kita tunggu saja bagaimana Pak Jokowi mengumumkan. Beliau pasti tahu siapa yang bisa berbicara atas nama warga Papua dan membawa kepentingan mereka," ujar eks anggota Tim Transisi Pokja Papua, Hironimus Hilapok.

Sementara itu, Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua Komaruddin Watubun menyerahkan sepenuhnya nama menteri kepada Jokowi. Termasuk nama kandidat asal Papua yang dinilai cocok.

Natalius Pigai adalah sarjana Ilmu Pemerintahan dengan spesialisasi pemerintahan desa dari Sekolah Pembangunan Masyarakat Desa, Yogyakarta. Ia memiliki pengalaman di birokrasi pemerintahan selama 15 tahun sebagai Staf Khusus Menteri Transmigrasi. [ald]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Giliran ASN dan Pejabat Bea Cukai Diperiksa KPK

Rabu, 19 Agustus 2026 | 12:56

Usulan ATM MBG Bakal Dibahas di Komisi IX DPR

Rabu, 19 Agustus 2026 | 10:40

UPDATE

Penanganan Kabupaten Terdampak Gempa NTT Terus Difokuskan Kemensos

Minggu, 23 Agustus 2026 | 12:21

KPK Ungkap Pengondisian Pembagian Kuota Haji 50:50 Sebelum MoU RI-Arab Saudi

Minggu, 23 Agustus 2026 | 12:16

BNPB Perkuat OMC Tangani Karhutla di Kalimantan

Minggu, 23 Agustus 2026 | 12:02

Iran Pamerkan Pabrik Rudal Balistik Bawah Tanah

Minggu, 23 Agustus 2026 | 11:26

Pasukan Darat dan Water Bombing Dikerahkan Padamkan Karhutla Kalsel

Minggu, 23 Agustus 2026 | 11:21

KPK Usut Dugaan Korupsi PBJ Era Bupati Bogor Rudy Susmanto

Minggu, 23 Agustus 2026 | 11:13

Prabowo dan Jokowi Hadiri Pernikahan Kasespri Rizky Irmansyah di JCC

Minggu, 23 Agustus 2026 | 11:07

Desa Sade Terbakar, Ini Sejarah dan Asal-usul Masyarakat Suku Sasak

Minggu, 23 Agustus 2026 | 10:52

Ada Gerhana Bulan Sebagian Akhir Agustus 2026, Catat Jadwalnya

Minggu, 23 Agustus 2026 | 10:43

Karhutla Kalsel, Api Tak Terlihat tapi Gambut Masih Berasap

Minggu, 23 Agustus 2026 | 10:13

Selengkapnya