. Presiden Joko Widodo harus konsisten dan tidak memilih orang-orang yang bermasalah untuk masuk dalam kabinet.
Demikian pernyataan sikap relawan pendukung Jokowi-JK, yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa Pemuda Kebangsaan (Kompak). Kompak, pada hari pelantikan Jokowi, menggelar syukuran juga di Tugu Proklamasi. Namun Kompak tak mau larut dalam kegembiraan hingga Jokowi benar-benar memilih orang yang tepat dalam kabinet.
Presidium Kompak, Haris Pertama, mengingatkan Jokowi untuk tak memasukkan nama Suharso Manorpa, yang merupakan Menteri Perumahan Rakyat di era Presiden SBY. Sebab Suharso pernah diperiksa KPK sebagai saksi kasus suap stimulus pembangunan proyek dermaga dan bandara kawasan Indonesia Timur yang dibahas di Badan Anggaran DPR, dengan tersangka Abdul Hadi Djamal, anggota DPR dari PAN, pada 22 April 2009.
"Saat kasus itu Suharso adalah Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR dari Fraksi PPP," kata Haris bbeerapa saat lalu (Jumat, 24/10).
Selain Suharso, Kompak juga meminta Jokowi untuk tidak memasukan nama Rusdy Kirana yang digadang-gadang akan menjabat sebagai Menteri Perhubungan. "Rusdi adalah manusia gagal, kita lihat pelajaran pada Lion Air, perusahaan penerbangan miliknya yang terkenal karena sering dilay," tegas Haris.
Tidak hanya itu, Rusdy juga diduga ingin mengambil lapangan terbang Halim Perdana Kusuma dan ingin memonopoli dunia penerbangan. "Rusdi Kirana diduga akan melakukan penghancuran terhadap semua BUMN Penerbangan di Indonesia agar Lion Air dapat meraih keuntungan maksimal," demikian Haris.
[ysa]
