Berita

Politik

Chandra Tirta Wijaya: Kemampuan Manajemen Presiden Jokowi Payah!

JUMAT, 24 OKTOBER 2014 | 11:24 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Bisa disimpulkan sejauh ini bahwa manajemen Presiden Joko Widodo payah. Lihat saja betapa bimbangnya Jokowi menentukan susunan kabinet padahal memiliki hak istimewa sebagai kepala negara.
 
"Manajemen Presiden Jokowi payah," tegas politisi Partai Amanat Nasional (PAN), Chandra Tirta Wijaya, kepada , Jumat pagi (24/10).

Menurut Chandra, Jokowi tidak banyak melibatkan partainya (PDI Perjuangan) di masa awal pemerintahannya ini. Menurut dia, Jokowi punya waktu banyak untuk merekrut para pembantunya (menteri). Dan semestinya proses penjaringan lewat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Intelijen Negara (BIN), Komnas HAM dan lain-lain dilaksanakan jauh-jauh hari sebelum dia dilantik sebagai presiden.


"Sebetulnya bisa dengan cara dicicil untuk nama-nama yang direkomendasi," ujar insiator Pansus Century di DPR periode lalu ini .

Namun dia tidak setuju pandangan banyak pihak yang menilai Jokowi sedang menggunakan taktik "nabok nyilih tangan", alias memakai tangan KPK Cs untuk menyingkirkan nama-nama yang direkomendasikan timnya untuk menjadi menteri.

"Tidak begitu. Memang dia tidak mengerti manajemen pemerintahan saja," tegas politisi yang biasa disapa Acay ini.

Dengan minimnya pemahaman manajemen pemerintahan yang dimiliki Jokowi, dia akui stabilitas pemerintahan akan terganggu. Dia mengajak semua orang mendoakan pemerintahan Jookwi-JK bisa menyelesaikan satu periodenya.

"Kita doakan pemerintahan Jokowi tetap bertahan satu periode. Pak Jokowi harus lebih banyak belajar dan berpikir. Beliau sekarang sudah jadi presiden, maka segala sesuatu dipertimbangkan dengan baik," tambahnya. [ald]

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Kodam XII/Tanjungpura Geser Pasukan Atasi Karhutla ke Selatan Kalbar

Sabtu, 19 September 2026 | 05:09

Ketika Politik Uang Dianggap Wajar

Sabtu, 19 September 2026 | 04:45

Profesor Webster University: Pimpinan Negara Barat Harus Contoh Prabowonomics

Sabtu, 19 September 2026 | 04:16

Ekosistem Pengolahan Ikan Skala Mikro dan Kecil Terus Diperkuat

Sabtu, 19 September 2026 | 03:45

Fapet IPB University Hasilkan Inovasi Songsong Komersialisasi Ayam Lokal

Sabtu, 19 September 2026 | 03:13

Kejati Sumut Didesak Usut Tuntas Kasus Lahan Tol Medan-Binjai

Sabtu, 19 September 2026 | 02:45

Ketika Polemik Ijazah Berubah jadi Komoditas Politik

Sabtu, 19 September 2026 | 02:17

Tim Hukum UIN Jakarta Datangi Kejati Banten Usut Korupsi Eks Rektor

Sabtu, 19 September 2026 | 01:50

Humanika Harus Bantu Presiden Bawa Keluar RI dari Middle Income Trap

Sabtu, 19 September 2026 | 01:26

Konstruksi Waktu Dugaan TPPU dan Pemerasan Kasus Febrie Tidak Sinkron

Sabtu, 19 September 2026 | 01:02

Selengkapnya